Top 5 News: Anies Ditantang Gerindra, Abu Janda Merusak NU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tiba-tiba ditantang untuk mengundurkan diri. Namun permintaan ini bukan dari kader parpol yang berseberangan, tetapi dari seorang politikus Gerindra. Anies diminta mundur karena dianggap menyerah menangani Covid-19 di DKI.

Selain kabar dari Anies, berita terkait Abu Janda yang membuat kontroversi masuk jajaran berita populer Republika.co.id, Sabtu (30/1).

1. Anies Baswedan Ditantang Kubu PDIP-Gerindra

JAKARTA -- Suhu politik di Jakarta tetap panas meski kasus positif covid-19 terus naik. Belum lama ini ada pernyataan mengejutkan dari salah satu kader Gerindra Jakarta Timur yang meminta Gubernur Anies Baswedan mundur karena dianggap menyerah tangani Covid-19.

Sikap politik politikus Gerindra ini cukup unik mengingat Anies diusung Gerindra dan Wagub DKI saat ini juga dijabat kader Gerindra. Jika PDIP atau PSI misalnya selama ini kritis kepada Anies Baswedan merupakan sikap wajar.

Tapi, sikap keras kepada Anies justru datang dari Gerindra. Untuk mengetahui ada apa di balik ini semua, simak pada Newstory Republika dengan tema "Anies Baswedan Ditantang Koalisi PDIP-Gerindra" bersama narasumber Erik Purnama Putra, redaktur Nasional (Kabar Kota) Republika, dengan dipandu host Abdullah Sammy.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. MA Anggap Pendapat Mahfud MD Hanya Asumsi

JAKARTA -- Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Andi Samsan Nganro menilai tudingan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada 2020 disebabkan oleh pengurangan hukuman oleh Mahkamah Agung (MA) pada tingkat putusan kasasi maupun peninjauan kembali (PK) hanyalah persepsi atau asumsi. Seperti diketahui, IPK Indonesia mengalami kemerosotan sebesar tiga poin menjadi 37 dari sebelumnya berada pada skor 40 pada 2019. Indonesia pun turun ke peringkat 102 dari sebelumnya peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei pada 2019.

"Itu hanya persepsi atau asumsi. Sebab berbicara mengenai pemidanaan termasuk mengurangi hukuman terdakwa/terpidana korupsi melalui upaya hukum yang diatur dalam undang- undang adalah bagian dari penyelengaraan peradilan sebagai wujud mekanisme sebuah negara hukum. Dunia internasional tentu memahami masalah ini, " kata Andi Samsan kepada Republika.co.id, Jumat (29/1).

Menurutnya, bila dilihat secara kuantitas, pengurangan hukuman itu tidak signifikan pengaruhnya terhadap turunnya skor IPK. Sebab putusan PK MA yang mengabulkan permohonan PK Terpidana korupsi dengan mengurangi hukuman hanya 8 persen. Artinya sekitar 92 persen permohonan PK Terpidana korupsi yang ditolak. "Menurut data yang ada, hanya 8 persen yang memang dikabulkan, jadi masih ada 92 persen yang ditolak," tegasnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. Kisah Timothy Weeks, Mantan Sandera Taliban yang Jadi Mualaf

JAKARTA -- Seorang warga Australia, Timothy Weeks menceritakan pengalaman masa lalunya yang pernah disandera kelompok Taliban hingga keputusannya menjadi mualaf. Setelah menjadi muslim, Weeks yang kini berusia 52 tahun itu memiliki nama muslim yakni Omar Jibril, karenanya ia lebih senang dipanggil Jibrail.

Sebuah nama yang mencerminkan keyakinannya bahwa malaikat selalu mengawasinya ketika berada dalam penjara saat disandera Taliban. Setelah bebas, Ia pun kini sangat mendukung upaya-upaya dialog dengan kelompok Taliban sebagai cara untuk mengakhiri konflik di Afghanistan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Weeks yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris itu pernah disandera Taliban dan hidup dalam kurungan selama tiga setengah tahun. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya itu dengan terbelenggu di ruangan kecil pengap tanpa jendela.

Weeks tak sendiri, ia disandera bersama seorang guru asal Amerika bernama Kevin King. Beruntung pada penghujung 2019 mereka dibebaskan oleh kelompok Taliban dengan sebuah syarat pertukaran tahanan.

Taliban meminta tiga komandannya yang berada dalam tahanan tentara Afghanistan untuk dibebaskan. Pertukaran tahanan itu pun akhirnya mengarah pada pembicaraan damai pertama antara pemerintahan Kabul dengan kelompok militan itu.

Baca berita selengkapnya di sini.

4. Soal Vaksin Covid-19, Bank Dunia Sebut Indonesia Beruntung

JAKARTA -- Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu menyoroti ketimpangan suplai vaksin covid-19 antara negara maju dengan negara berkembang dan negara miskin. Padahal, kata Mari, upaya menciptakan kekebalan kelompok memerlukan meratanya vaksinasi dunia.

"Ini isu besar dan kita lagi melihat dinamika dari vaksin, mulai dari suplai yang tidak cukup dan negara maju sudah booking dan tidak membagikan ke negara berkembang, padahal kalau negara berkembang tidak pulih maka negara maju juga kena dampaknya," ujar Mari dalam Webinar Forum Diskusi Salemba 46 bertajuk "Outlook Perekonomian Indonesia 2021" di Jakarta, Sabtu (30/1).

Indonesia, lanjut Mari, beruntung telah mendapatkan komitmen vaksin dari sejumlah produsen vaksin dunia dan telah memulai proses vaksinasi. Mari menilai keberhasilan vaksinasi akan berdampak besar dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia. Mari berharap tingkat vaksinasi Indonesia dapat mencapai 55 persen dari populasi pada tahun ini dan menuju 70 persen pada 2022.

Baca berita selengkapnya di sini.

5. Abu Janda, Denny Siregar, dan Virus Bernama Nirakhlak

JAKARTA -- Di titik-titik yang melelahkan dalam menghadapi pandemi Covid-19, Indonesia rasanya harus lebih banyak mengeluarkan kesabaran berlebih untuk satu virus lainnya bernama amoral—nir-akhlak. Virus ini membesar, meluas, dan membusuk apabila terus-menerus didekati.

Sudah lumrah rasanya mendengar sementara masyarakat bangsa ini berbicara tentang mencintai Indonesia, mencintai NKRI, mencintai Pancasila, namun laku sikapnya tentang kecintaan terhadap itu dipertanyakan. Panjang dan nyaring berbicara tentang NKRI dan Pancasila, namun sulit dibuktikan dalam aksi nyata. Mirisnya, gaung-gaung semacam ini terus dipromosikan oleh orang-orang yang salah.

Setelah kasus demi kasus yang terjadi terkait Denny Siregar—yang profesi publiknya dipertanyakan—tak pernah ‘diseriusi’ pemerintah, kini sobat karibnya bernama Permadi Arya alias Abu Janda juga berulah. Abu Janda melontarkan sejumlah serangan bernada SARA di media sosial, yakni melontarkan dugaan ujaran kebencian yang dilakukannya terhadap tokoh Papua, Natalius Pigai.

Atas aksinya ini, Abu Janda dilaporkan ke polisi dengan dugaan melanggar Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) dan/atau Pasal 45 Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) dan/atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 terkait Indformasi dan Transaksi Elektronik, Kebencian atas Permusuhan Individu dan Antargolongan (SARA). Abu Janda dilaporkan dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

Baca berita selengkapnya di sini.

BONUS 6. Blak-Blakan dan Saran Kiai Asad Said Ali Soal Abu Janda

JAKARTA – Salah satu tokoh senior Nahdlatul Ulama, KH As'ad Said Ali, menyarankan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk bersikap tergas terhadap aktivis dunia maya, Permadi Arya alias Abu Janda. Karena, dia menilai Abu Janda telah memanfaatkan nama besar NU untuk kepentingan pribadi dan bisa merusak keutuhan NU.

“Sebagai warga Nahdliyin saya menyarankan, sudah saatnya PBNU secara resmi bersikap tegas terhadap Abu Janda. Dia memanfaatkan nama besar NU untuk kepentingan pribadi yang kalau dibiarkan akan merusak keutuhan NU,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang sudah dikonfirmasi Republika.co.id, Sabtu (30/1).

Beberapa tahun yang lalu, selaku ketua Dewan Penasihat Ansor, Kiai As’ad Ali sebenarnya telah memrpertanyakan kepada pimpinan GP Ansor tentang sosok Abu Janda. Karena, Abu Janda saat itu kerap memproklamirkan dirinya sebagai orang yang pernah ikut dalam Banser dan Ansor.

Baca berita selengkapnya di sini.