Kasus Aktif Covid-19 di Jateng-Bali Melonjak Saat PPKM 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki pekan ketiga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), penurunan kasus Covid-19 belum terlihat signifikan. Dari grafik penambahan kasus aktif mingguan yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19, Provinsi Bali, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Banten melaporkan adanya peningkatan jumlah kasus aktif secara konsisten, bahkan setelah PPKM mulai berjalan. 

Bali misalnya, menunjukkan konsistensi penambahan kasus aktif mingguan dalam tujuh pekan berturut-turut. Pada Desember 2020 lalu misalnya, penambahan kasus aktif mingguan yang dialami Bali berkisar di angka 600-700 kasus per pekan. Namun pada pekan ketiga Januari 2020 ini, penambahan kasus aktif melebihi 2.000 kasus per pekan. 

Hal serupa juga terjadi di Jawa Tengah. Pada Desember 2020 hingga awal Januari 2021, penambahan kasus aktif berkisar di angka 1.000-3.000 kasus per pekan. Namun, saat ini, angkanya melonjak sampai lebih dari 6.500 kasus aktif dalam sepekan. 

Banten juga mencatatkan raihan yang serupa. Pada Desember 2020 lalu, penambahan kasus aktif hanya berkisat di angka 600-900 kasus per minggu. Kini, Banten selalu mencatatkan penambahan kasus aktif di atas 1.000 orang per minggunya.

DI Yogyakarta juga melaporkan fenomena serupa. Pada pekan kedua pelaksanaan PPKM, Yogyakarta melaporkan penambahan kasus aktif sebanyak 969 orang. Angka ini meningkat cukup banyak dibanding jumlah penambahan kasus aktif di pekan pertama pelaksanaan PPKM, yakni 565. Namun catatan lainnya, tren penambahan kasus aktif di Yogyakarta cukup fluktuatif sehingga tidak bisa memberi gambaran efek dari PPKM. 

Dari tujuh provinsi yang menjalankan PPKM, terlihat bahwa hanya DKI Jakarta yang mengalami penurunan di pekan kedua pelaksanaan PPKM. DKI Jakarta mencatatkan penambahan kasus aktif sebanyak 2.570 orang pada pekan kedua PPKM, menurun dari 3.758 pada pekan pertama PPKM. 

Pada pekan-pekan sebelumnya, ibu kota melaporkan kenaikan kasus aktif secara konsisten. Meski tidak bisa disimpulkan bahwa PPKM memberi efek positif bagi ibu kota, namun DKI Jakarta menunjukkan adanya penurunan cukup tajam di pekan kedua PPKM setelah selama sebulan 5 pekan mengalami kenaikan yang konsisten.

Jawa Barat dan Jawa Timur sebenarnya juga mengalami penurunan kasus aktif pada pekan kedua pelaksanaan PPKM. Hanya saja sulit menyimpulkan bahwa penurunan yang terjadi disebabkan PPKM, lantaran pada pekan-pekan sebelumnya baik Jateng dan Jabar mengalami fluktuasi tren penambahan kasus aktif. 

Kedua provinsi tersebut tidak menunjukkan konsistensi peningkatan atau penurunan penambahan kasus aktif dalam satu bulan terakhir. Jawa Barat mencatatkan 1.302 penambahan kasus aktif pada pekan kedua PPKM, jauh dibanding penambahan kasus aktif pada pekan pertama sebanyak 5.623 orang. Sementara Jatim melaporkan 165 penambahan kasus aktif mingguan pada pekan kedua PPKM, jauh di bawah laporan pekan pertama sebanyak 890 kasus aktif.

"Di sinilah saya akan jelaskan pentingnya perhatian diberikan kepada kasus aktif. Terlihat di sini bahwa secara umum jumlah kasus aktif mengalami fluktuasi. Bahkan masih meningkat jumlahnya pada minggu kedua pelaksanaan PPKM di 4 provinsi, yakni Banten, DIY, Jateng, dan Bali," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Jumat (29/1). 

Dari aspek zonasi risiko penularan Covid-19, ketujuh provinsi pelaksana PPKM masih memiliki jumlah daerah zona merah yang cukup banyak. DKI Jakarta misalnya, 4 kota di wilayah ini masih menyandang status zona merah. 

Sementara itu, Banten masih mencatatkan 4 kabupaten/kota zona merah dan 4 kabupaten/kota zona oranye. Jawa Barat, melaporkan 17 kabupaten/kota zona oranye, 6 kabupaten/kota zona merah, dan 4 kabupaten/kota zona kuning. 

Sementara Yogyakarta, mencatatkan 3 kabupaten/kota zona oranye. Jawa Timur, mencatatkan 31 kabupaten/kota zona oranye dan 7 kabupaten/kota zona merah. 

Jawa Tengah, mencatatkan 18 kabupaten/kota zona merah dan 17 kabupaten/kota zona oranye. Terakhir, Bali mencatatkan 6 kabupaten/kota zona merah dan 3 kabupaten/kota zona oranye. 

"Perkembangan kasus aktif dan zona risiko sudah seharusnya jadi acuan dalam menilai perkembangan penanganan covid di sebuah wilayah. Jumlah kasus aktif yang tinggi perlu diwaspadai dan harus jadi perhatian bersama," kata Wiku.