Pembicaraan Konstitusi Baru Suriah Berlanjut pada 25 Januari

IHRAM.CO.ID, DAMASKUS -- Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen mengumumkan pada Rabu, pembicaraan terkait revisi Konstitusi Suriah akan dimulai pada 25 Januari mendatang. Pedersen mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, dia memandang pertemuan delegasi dari pemerintah Suriah, oposisi, dan masyarakat sipil sangat penting.

Sebab, sudah banyak hal yang dibahas selama lebih dari setahun, sekarang saatnya Komite Konstitusi untuk memastikan rapat yang lebih terorganisir dan fokus. “Saya percaya kita perlu memastikan panitia mulai beralih dari 'mempersiapkan' reformasi konstitusi menjadi 'menyusun', seperti yang diamanatkan untuk dilakukan,” kata Pedersen, dilansir Al Arabiya, Jumat (22/1).

Amerika Serikat dan beberapa sekutunya menuduh Presiden Suriah Bashar Assad sengaja menunda penyusunan konstitusi baru agar membuang waktu sampai pemilihan presiden tahun ini. Assad juga dituduh menghindari pemungutan suara yang diawasi PBB seperti diminta oleh Dewan Keamanan PBB.

Menurut undang-undang pemilu Suriah, pemilihan presiden dijadwalkan berlangsung antara 16 April dan 16 Mei, yang berarti 90 hari lagi sebelum masa jabatan tujuh tahun Assad berakhir. Resolusi dewan yang diangkat pada Desember 2015 dengan suara bulat mendukung perdamaian di Suriah yang disetujui di Jenewa pada 30 Juni 2012 oleh perwakilan PBB, Liga Arab, Uni Eropa, Turki. Lima anggota tetap Dewan Keamanan turut menyetujui, yaitu AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris.

Ini menyerukan proses politik yang dipimpin Suriah dimulai dengan pembentukan badan pemerintahan transisi. Kemudian diikuti dengan penyusunan konstitusi baru dan diakhiri dengan pemilihan yang diawasi PBB.

Resolusi tersebut mengatakan pemilihan umum yang bebas dan adil harus memenuhi "standar internasional tertinggi" dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Semua warga Suriah memenuhi syarat untuk berpartisipasi.

Pada konferensi perdamaian Suriah yang diselenggarakan Rusia pada Januari 2018, kesepakatan dicapai untuk membentuk komite yang beranggotakan 150 orang dengan menyusun konstitusi baru yang berlangsung hingga September 2019. Sebuah komite beranggotakan 45 orang akan mengadakan pertemuan kelima dimulai pekan depan.

Pedersen mengatakan sesuai resolusi PBB, proses politik harus dimiliki dan dipimpin oleh Suriah, tetapi konflik tersebut sangat internasional, dengan lima tentara asing aktif di Suriah. “Dunia tidak dapat berpura-pura bahwa solusinya hanya di tangan orang Suriah atau PBB dapat melakukannya sendiri,” ucap dia.

Dia juga mendesak diplomasi internasional yang lebih serius dan kooperatif. Saat ini sangat dibutuhkan perdamaian, menunjuk pada penderitaan jutaan warga Suriah di dalam dan di luar negeri. Kepala kemanusiaan PBB, Mark Lowcock memperingatkan dewan bahwa Suriah memulai 2021 dengan sejumlah penderitaan.

Mata uang Suriah telah menurun drastis, harga pangan tinggi, peningkatan kasus Covid-19, kekurangan bahan bakar, dan pemadaman listrik. “Mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah ketergantungan yang semakin besar pada pekerja anak. Satu dari 10 keluarga mengatakan mereka harus bergantung pada anak-anak mereka untuk berkontribusi pada pendapatan keluarga,” kata Lowcock.

https://english.alaraby.co.uk/english/news/2021/1/21/un-announces-talks-on-new-syria-constitution