Jokowi: Pemerintah akan Benahi Masalah 3T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah akan membenahi masalah 3T yakni testing, tracing, dan treatment para pasien Covid-19 untuk mempercepat penanganan pandemi. Hal ini disampaikannya saat meresmikan pembukaan Kompas100 CEO Forum Tahun 2021 secara virtual di Istana Negara, Kamis (21/1).

“Testing, tracing, dan treatment ini harus terus diperbaiki,” kata Jokowi.

Namun demikian, ia menekankan, agar seluruh lapisan masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan secara ketat, kata dia, masih menjadi strategi utama penanganan pandemi Covid-19 saat ini seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi.

“Bapak/Ibu (CEO) harus berbicara kepada karyawan-karyawannya. Gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT dan RW-nya harus berbicara kepada rakyat kita betapa penting yang namanya disiplin protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden juga mendorong percepatan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan perhitungan yang dilakukannya, program vaksinasi kepada seluruh masyarakat ini dapat dilakukan dalam waktu kurang dari setahun.  

Percepatan vaksinasi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang ada. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 30 ribu vaksinator, sekitar 10 ribu puskesmas, dan sekitar tiga ribu rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah.

Setiap vaksinator, kata dia, dapat melakukan vaksinasi terhadap 30 orang dalam sehari. Sehingga, vaksinasi ditargetkan dapat dilakukan terhadap hampir 1 juta orang dalam sehari oleh sekitar 30 ribu vaksinator.

“Juga kesiapan vaksinnya jangan sampai terlambat. Ini kenapa pernah saya bilang, sebetulnya tidak ada setahun harusnya vaksinasi kita ini sudah bisa kita selesaikan. Karena angka-angkanya yang saya hitung, kita bisa,” kata Jokowi.

Selain itu, menurutnya, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan kembali program vaksinasi secara mandiri alias berbayar. Vaksin mandiri yang dilakukan oleh para pengusaha kepada karyawannya ini juga dapat mempercepat penyelesaian target pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat.

“Karena apa, kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?,” kata dia.

Jokowi menyebut, opsi vaksin mandiri dapat dilakukan dengan merk vaksin yang berbeda dan dilakukan di tempat yang berbeda dari pelaksanaan program vaksinasi gratis. Namun demikian, ia menekankan opsi vaksin mandiri ini masih menjadi pertimbangan pemerintah.