Komisi VI Dukung Penuh Erick Thohir Soal Vaksinasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan perlunya dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam pelaksanaan program vaksinasi. Aria menilai urusan vaksin kerap dilekatkan dengan Erick yang juga menjabat sebagai ketua pelaksana komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (KPCPEN).

"Perlu ada dukungan politik yang kuat, kita, Komisi VI akan memberikan dukungan," ujar Aria saat rapat kerja dengan Erick terkait realisasi anggaran hingga vaksinasi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/1).

Dalam rapat tersebut, kata Aria, Komisi VI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian BUMN per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp 260,13 miliar atau 97,65 persen dari pagu anggaran 2020 yang sebesar Rp 266,39 miliar.

Aria mengatakan Komisi VI DPR juga menerima penjelasan Erick terkait Dipa Kementerian BUMN perihal recofusing dan realokasi belanja pada 2021 yang menjadi Rp 228 miliar dari semula Rp 244 miliar.

Kata Aria, Komisi VI meminta Kementerian BUMN merealisasikan pelaksanaan anggaran secara transparan, tepat sasaran, dan tepat guna sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku.

"Komisi VI meminta kepada Menteri BUMN memberi arahan dan kebijakan kepada perusahaan BUMN yang masih memiliki arus kas yang baik agar menyelesaikan kewajibannya kepada pihak swasta sehingga dapat mengurangi dampak ekonomi akibat covid," ucap Aria.

Selain itu, lanjut Aria, Komisi VI juga meminta Kementerian BUMN dan Bio Farma melaksanakan proses pendistribusian vaksin dengan tetap menjaga mutu dan keamanan berdasarkan standar protokol yang berlaku.

"Untuk mengakselerasi cakupan jumlah orang yang diberikan vaksin, Komisi VI mendukung adanya opsi untuk dilakukan vaksin mandiri dengan catatan di bawah pengawasan pemerintah terkait data, harga, dan pelaksanaan," kata Aria.