Kemenag Siapkan Empat Skema PJJ Madrasah
Kemenag sebut PJJ madrasah terkendalam mental dan fasilitas.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Ahmad Umar menyatakan, pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi dengan kurikulum darurat kembali dilanjutkan pada 2021. Dia mengakui, masih ada kendala yang membuat madrasah sulit menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh.
"Salah satu kendalanya adalah kesiapan mental. Namanya orang sedang susah, susah juga untuk belajar. Fasilitas di madrasah juga masih banyak yang kurang, kondisi madrasah kita tidak semuanya siap menggunakan pembelajaran jarak jauh," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (19/1).
Ahmad mengatakan, Kemenag telah mengantisipasi dengan empat skema yang disiapkan masing-masing untuk empat tipe kondisi madrasah. "Kita terbitkan panduan kurikulum darurat berupa SK Dirjen, untuk memberikan alternatif solusi terhadap berbagai kondisi yang kita petakan sehingga pembelajaran bisa berjalan," ujarnya.
Empat tipe kondisi itu, pertama ialah madrasah yang letaknya sulit dijangkau dan biasanya berada di daerah pelosok di dataran tinggi. Tetapi daerah ini masih memungkinkan untuk dikunjungi dan dikumpulkan secara terbatas.
"Untuk yang seperti ini, kita mengembangkan mekanisme guru kunjung. Kita kasih panduan untuk menyiapkan materi, kemudian guru mendatangi area-area masjid dan bekerja sama dengan RW atau kepala desa setempat. Yang penting komunitasnya terbatas sehingga tidak ada kerumunan," ujarnya.
Kedua, madrasah yang sulit dijangkau dan letaknya jauh di pelosok sehingga tidak bisa mengumpulkan siswa secara terbatas dan dan tidak memungkinkan juga untuk dikunjungi guru. Karena itu, model yang dilakukan yakni dengan cara yang disebut drive-thru.
"Maksudnya, materi-materi yang sudah diprogram itu diletakkan di pos keamanan atau tempat yang sudah disepakati, nanti siswanya yang menjemput materinya, siswa datang mengambil tugas itu, konsultasi secara bergantian agar mereka tidak menumpuk di satu tempat," ujarnya.
Ketiga, madrasah yang berada di daerah dengan jaringan internet dan infrastruktur memadai. Untuk madrasah yang biasanya ada di perkotaan ini, Kemenag menyediakan aplikasi pembelajaran elektronik.
Aplikasi e-learning ini dilengkapi buku elektronik, video pembelajaran, panduan bagi guru membangun kelas virtual dan panduan berkomunikasi dengan siswa dari jarak jauh. Lewat aplikasi itu, guru juga membuat laporan pembelajaran hingga sampai menjadi rapor siswa.
"Tinggal guru memilih, jadi yang mengatur tetap guru," katanya.
Keempat, madrasah di wilayah yang tergolong tanggung, yaitu bisa mengakses alat komunikasi tetapi tidak optimal karena masalah jaringan. Kemenag untuk madrasah ini juga menyediakan bantuan aplikasi e-learning dalam bentuk penyiapan server di madrasah.
"Jadi cloud-nya disimpan di masing-masing madrasah sehingga bisa membuat kelas virtual tetapi basisnya ada di madrasah masing-masing," ujarnya.
Ahmad menambahkan, jumlah madrasah yang berada di wilayah yang sulit melaksanakan pembelajaran jarak jauh memang mencapai belasan ribu. Persentasenya ada di kisaran 20 persen dari total 83 ribu madrasah. Sementara persentase madrasah yang bisa menggelar pembelajaran jarak jauh yaitu 40 persen, dan sisanya adalah madrasah di wilayah dengan kategori tanggung.
"Skema-skema ini sudah kita lakukan di 2020. Bicara efektif, tentu tidak efektif tetapi ini kan pandemi sehingga ketentuan menggunakan panduan kurikulum darurat itu tetap dilakukan, sehingga hak-hak anak tetap dilindungi, dan tentu mendapatkan nilai dan naik kelas dengan prinsip kurikulum darurat itu," ujarnya.