Mendagri Klaim Tahapan Pilkada 2020 Berjalan Lancar
Keberhasilan tahapan kampanye pada Pilkada 2020 lalu tidak lepas dari adanya PKPU.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait evaluasi pelaksaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeklaim, pelaksanaan pilkada 2020 berjalan lancar, khususnya pada tahapan kampanye yang dianggap paling rawan lantaran dikhawatirkan dapat menjadi klaster covid-19.
"Kita melihat bahwa periode kampanye relatif sekali lagi berjalan lancar," kata Tito, Selasa (19/1).
Tito mengatakan, keberhasilan tahapan kampanye pada Pilkada 2020 lalu tidak lepas dari adanya Peraturan KPU (PKPU) tentang tata cara kampanye yang membatasi kampanye hingga 50 orang. Selain itu, Kemendagri juga menggelar rapat yang cukup intens untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada tahapan kampanye.
Kemendagri juga secara khusus membentuk tiga desk khusus pelaksanaan pilkada. Desk pilkada, desk monitoring dari dirjen otonomi daerah, dan dirjen administrasi wilayah yang berkaitan dengan masalah covid. "Tiga desk inilah yang terus aktif melaksanakan monitoring agar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh KPU serta aturan-aturan nasional yang lain berkaitan dengan terutama pandemi covid ini dapat ditegakkan," ujarnya.
Selain itu, Tito menyebut pada masa tenang pelaksanaan juga berjalan dengan sangat baik. Pencopotan alat peraga kampanye dilakukan oleh pasangan calon bersama dengan satpol PP, TNI-Polri.
"Tidak terjadi kejadian yang sangat signifikan selama masa tenang," tuturnya.
Begitu juga pada saat pemungutan suara. Tito menyebut dengan adanya peraturan KPU yang mengatur kedatangan calon pemilih ke bilik suara, maka potensi kerumunan bisa diatasi. Tito menambahkan adanya aturan tersebut membuat ritme kerja penyelenggara pemilu menjadi konstan.
"Yang datang sudah bisa diprediksi dan biliknya cukup, nah ini di masa pemungutan suara ini relatif baik," ungkapnya.
"Sehingga hasil annev dengan Satgas Covid menunjukan bahwa tingkat kepatuhan mulai dari kampanye sampai pemungutan suara kepatuhan pada protokol itu antara 89 sampai 96 persen, artinya 89 persen pemilih dan penyelenggara itu patuh pada protokol kesehatan," imbuhnya.
Dari sisi tingkat partisipasi pemilih, Tito mengapresiasi capaian partisipasi pemilih pilkada 2020 yang secara umum mencapai 76,09 persen. Capaian tersebut mendekati target KPU yaitu 77,5 persen.
"Dan ini melampaui partisipasi pemilih voters turn out pilkada 2015, pilkada yang sekarang ini dipilkadakan daerahnya. Dengan angka ini saya kira salah satu keberhasilan bangsa kita," ujarnya.