Polda Gorontalo akan Tindak Tegas Pemalsu Rapid Test Antigen

REPUBLIKA.CO.ID, GOTONTALO -- Polda Gorontalo akan menindak tegas pihak yang membuat surat hasil rapid test antigen palsu. Pasalnya, sejak diberlakukannya kebijakan rapid test antigen dalam transportasi umum,  terutama transportasi udara, banyak beredar  praktik pemalsuan surat keterangan negatif virus Corona Covid-19. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskirmum) Polda Gorontalo, Kombes  Pol Deni Okvianto SIK,MH. "Kami akan tindak tegas pihak  yang terbukti membuat hasil rapid tes palsu. Ada sanksi hukum bagi pelanggarnya, "kata dia dalam siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Jumat (15/1).  

Menurut Deni, pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen merupakan tindak pidana. “Pelakunya dapat dipersangkakan Pasal 263 KUHP yang merupakan pasal pokok pemalsuan surat dengan ancaman enam  tahun penjara," ujar dia.

Apabila pelakunya seorang dokter, lanjut Deni, maka sesuai dengan Pasal 267 ayat (1) KUHP dapat terancam pidana paling lama empat tahun. Begitu juga dengan mereka yang dengan sengaja menggunakan surat keterangan palsu tersebut, diancam pidana yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 267 ayat (3) KUHP.  

“Karena itu saya mengimbau seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo dan juga pihak yang memiliki kewenangan membuat surat keterangan rapid test agar mematuhi prosedur dalam pembuatannya karena ada tanggung jawab secara hukum,” tutur dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono SIK mengatakan, seluruh jajaran Polda Gorontalo hingga Polres telah diintruksikan untuk mensosialisasikan tentang adanya saksi hukum bagi pembuat dan pemakai surat keterangan rapid test palsu. Kata dia, kebijakan menyertakan surat keterangan negatif Covid19 dari hasil rapid tes antigen tujuannya untuk menekan jumlah penyebaran virus Corona dari satu tempat ke tempat lainnya.

"Apabila surat keterangan ini dipalsukan jelas ini akan beresiko menularkan ke orang lain, oleh karenanya ikuti saja prosedur yang sudah ditetapkan, karena ini untuk kepentingan bersama,” ujar dia.

Sampai saat ini, sambung Tri, Polda Gorontalo belum menemukan kasus surat keterangan rapid test palsu. Namun demikian, jajarannya akan terus melakukan penyelidikan. 

"Sampai saat ini memang belum ada kasus seperti ini. Kita akan sosialisasikan kepada masyarakat adanya sanksi hukum bagi pelaku. Dan kami akan tindak tegas mereka yang terbukti memalsukan," imbuh dia.