Respons Ketua MPR Terhadap Isu Aktual Senin
Ketua MPR meminta pemerintah antisipasi dampak Covid-19 di layanan pendidikan
REPUBLIKA.CO.ID,
1. Pemerintah diharapkan segera menyusun kebijakan darurat untuk mangantisipasi layanan belajar-mengajar yang akan semakin terdampak pandemi Covid-19, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak lebih besar pandemi Covid-19 terhadap layanan pendidikan, salah satunya dengan menyediakan anggaran dalam APBN untuk infrastruktur jaringan internet yang merata ke seluruh satuan pendidikan.
B. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kemendikbud untuk melakukan perbaikan metode kegiatan belajar-mengajar secara signifikan, khususnya pembelajaran jarak jauh (PJJ) sehingga diharapkan efektivitas pelaksanaan PJJ selama pandemi dapat lebih optimal, mengingat pada tahun lalu, efektivitas pelaksanaan PJJ hanya 30 persen.
C. Mendorong Kemendikbud dapat menentukan prioritas program pendidikan dengan menyisir ulang program-program pendidikan yang bisa ditunda pelaksanaannya. Dengan demikian, pemerintah mempunyai alokasi anggaran masa darurat di luar dana bantuan operasional sekolah.
D. Meminta komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya proaktif yang maksimal untuk memperlancar sistem pembelajaran saat pandemi Covid-19.
2. Terkait dengan insiden kontak senjata antara Anggota Yonif 400/BR dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Titigi, Kabupaten Intan Jaya Papua (10/1) hingga menyebabkan meninggalnya seorang prajurit TNI, respon Ketua MPR RI:
A. Menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI dalam insiden tersebut, serta mengecam keras konflik yang dilakukan KKSB yang telah banyak merenggut korban jiwa dan meresahkan masyarakat Papua.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Kapolri berkordinasi dalam menugaskan satuan TNI dan Kepolisian dalam memperkuat pengamanan di wilayah konflik tersebut serta mengkaji secara tepat langkah efektif dalam menumpas KKSB di Papua.
C. Mendorong Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terukur disamping menggunakan strategi soft approach dalam penanganan konflik di Papua, guna meredam aksi kekerasan yang seringkali dilakukan oleh KKSB.
D. Meminta komitmen TNI-Polri dalam mempersempit ruang gerak KKSB dengan meningkatkan keamanan dan kewaspadaan, baik di obyek vital maupun di lingkungan penduduk di Papua guna menghindari kembali terjadinya kontak senjata KKSB dengat aparat kemanan.
3. Adanya pemalsuan surat hasil tes polymerase chain reaction atau PCR yang sempat terjadi dan viral di media sosial beberapa waktu lalu, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pihak Kepolisian lebih meningkatkan kinerjanya tidak sebatas melakukan penangkapan dan penahanan saja, tetapi terus menggali motivasi apa dibalik semua pemalsuan hasil tes PCR tersebut tersebut.
B. Mendorong pemerintah dan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk melakukan upaya agar surat atau informasi hasil tes rapid, khususnya PCR, memiliki tanda khusus seperti watermark, hologram, atau tanda lainnya yang sulit atau bahkan tidak bisa digandakan oleh orang atau pihak lain yang tidak berwenang, sehingga kedepannya dapat mencegah terjadinya pemalsuan hasil tes PCR.
C. Mendorong pemerintah dan masyarakat dapat berkomitmen menyebarkan info yang valid terkait covid-19, sehingga tidak ada kesalahpahaman masyarakat terhadap informasi yang diterima mengenai covid-19 yang dapat membahayakan kesehatan diri sendiri maupun orang lain di sekitar.
D. Mendorong pemerintah dan aparat dapat meningkatkan pengawasan dan mengusut seluruh oknum-oknum pembuat atau penjual surat palsu PCR atau tes rapid lainnya agar dapat segera ditangkap dan diberikan sanksi.
4. Pencarian korban jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di sekitar Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, pada Sabtu, 9 Januari 2021 masih terus dilakukan, respon Ketua MPR RI:
A. Menyampaikan rasa prihatin dan dukacita yang mendalam khususnya kepada seluruh keluarga korban, serta menyampaikan agar keluarga korban tetap tabah dan kuat dalam menghadapi musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 tersebut.
B. Mengapresiasi kinerja seluruh pihak berwenang, seperti Kementerian Perhubungan/Kemenhub, Komite Nasional Keselamatan Transportasi/KNKT, Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan/Basarnas, TNI, dan relawan yang terus melakukan penyelidikan, pencarian, dan seluruh upaya untuk melancarkan proses penemuan korban, sehingga didapat kepastian yang jelas terhadap status keselamatan korban dan penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.
C. Mengimbau masyarakat dapat bersabar menunggu hasil kerja dari tim penyelamat dibawah koordinasi Basarnas dan diharapkan masyarakat tidak mudah percaya terhadap pemberitaan hoax yang memicu terjadinya berbagai spekulasi yang belum secara pasti diketahui kebenarannya.
D. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, meminta seluruh maskapai pesawat, untuk memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk kepentingan keselamatan penerbangan, khususnya Sriwijaya Air, untuk melakukan pengecekan secara detail terhadap izin laik terbang, guna mencegah berulangnya peristiwa serupa.
E. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, Jasa Raharja, dan pihak maskapai memberikan hak keluarga korban diberikan tepat waktu, berupa santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.