Empat Catatan dari Penyerapan Dana PEN yang Belum Maksimal

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Adinda Pryanka, Antara

Aanggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 hanya terserap Rp 579,78 triliun atau 83,4 persen dari pagu Rp 695,2 triliun. Setidaknya dalam catatan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ada empat faktor yang mempengaruhi anggarapan PEN yang tidak bisa terserap 100 persen.

Pengamat ekonomi, Bhima Yudhistira, mengungkapkan empat faktor yang mempengaruhi serapan dana PEN.  “Serapan dana PEN yang rendah itu ada banyak faktornya. Kalau kita lihat di 2020 memang kurang memuaskan karena serapannya belum mencapai 90 persen,” katanya, Kamis (7/1).

Faktor pertama adalah karena anggaran PEN juga dibiayai oleh penerimaan perpajakan yang ternyata realisasinya terus mengalami penurunan, bahkan hingga akhir 31 Desember 2020 terkontraksi baik dari sisi pajak maupun kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak sepanjang 2020 terkontraksi hingga 19,7 persen (yoy) yaitu Rp 1.070 triliun atau 89,3 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp 1.198,8 triliun.

Sedangkan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp 212,8 triliun atau 103,5 persen dari target Rp 205,7 triliun dan turut terkontraksi 0,3 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yakni Rp 213,5 triliun. “Terjadi pelebaran defisit juga sehingga tidak mungkin penyaluran PEN 100 persen. Dikhawatirkan defisit lebih melebar dan konsekuensi ke tambahan pembiayaan utang,” jelasnya.

Faktor kedua adalah adanya permasalahan di birokrasi pelaksana secara teknis. Yaitu kekhawatiran terhadap adanya malpraktik administrasi karena terjadi banyak penyesuaian di awal.

“Mereka merasa sangat mudah tergelincir pada praktik korupsi apalagi melibatkan dana yang relatif besar sehingga ada beberapa pelaksana teknis yang ketakutan dan memperlambat pencairan PEN,” katanya.

Faktor ketiga turut berkaitan dengan pelaksana teknis yakni mereka masih melihat pencairan anggaran seperti kondisi normal yaitu ditumpuk di akhir sehingga pengajuan DIPA-nya lambat. “Khususnya ini terjadi di Kementerian Kesehatan. Ini yang membuat dana tidak maksimal,” ujarnya.

Faktor keempat adalah adanya masalah pada data penerima bantuan sosial. Yaitu mengenai verifikasi data yang membutuhkan waktu cukup lama khususnya terhadap penerima program baru seperti subsidi gaji.

Sebagai informasi, realisasi PEN Rp 579,78 triliun meliputi bidang kesehatan Rp 63,51 triliun dari pagu Rp 99,5 triliun, perlindungan sosial Rp 220,39 triliun dari pagu Rp 230,21 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp 66,59 triliun dari pagu Rp 67,86 triliun.

Kemudian juga UMKM Rp 112,44 triliun dari pagu Rp 116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp 60,73 triliun dari pagu Rp 60,73 triliun, serta insentif usaha Rp 56,12 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun.

Penyerapan dana PEN juga mendapat perhatian Center of Reform on Economics (CORE). Masalah pada kluster kesehatan dan insentif usaha menjadi dua faktor utama serapan anggaran tak maksimal.

“Penyaluran PEN yang hanya menyentuh angka 83,4 persen karena relatif lebih rendahnya realisasi dana PEN untuk kesehatan dan insentif usaha,” kata Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet.

Dia menjelaskan bidang kesehatan yang hanya terealisasi Rp 63,51 triliun dari pagu Rp 99,5 triliun disebabkan oleh beragam permasalahan administrasi koordinasi antara lembaga pemerintah. “Di sisi lain kalau kita lihat proses kepemimpinan Menteri Kesehatan menjadi tidak optimal karena tidak ada strategi khusus dalam mendorong realisasi ini,” tegasnya.

Selanjutnya untuk insentif usaha yang hanya terealisasi Rp 56,12 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun dilatarbelakangi oleh adanya sistem aturan dan persyaratan yang berubah-ubah. Lalu masih ditambah kurang masifnya sosialisasi mengenai insentif pajak.

“Untuk insentif pajak evaluasi utamanya aturan sistem insentif pajak yang berubah-ubah, sosialisasi yang kurang masif dan momentum yang kurang tepat,” katanya.

Ia menuturkan target penerima insentif pajak sangat banyak seperti pada insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25 yaitu sebanyak 1.031 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sehingga sosialisasi yang masif menjadi kunci.

Sementara itu, ia mencontohkan sistem persyaratan yang berubah-ubah terjadi seperti dalam aturan PMK Nomor 44 yaitu calon penerima insentif pajak UMKM diharuskan menyerahkan surat keterangan namun pada PMK Nomor 86 aturan tersebut berubah. “Untuk UMKM khususnya usaha mikro dan kecil prasyarat yang berubah-ubah akan membingungkan UMKM,” ujarnya.

Pemulihan ekonomi
Yusuf Rendy Manilet menyatakan penanganan di bidang kesehatan merupakan kunci pendorong terjadinya proses pemulihan ekonomi 2021 dari dampak pandemi Covid-19. "Kalau belajar dari tahun lalu dan sumber proses pemulihan ekonomi yang lambat disebabkan penanganan kesehatan belum optimal maka anggaran PEN tahun ini perlu difokuskan ke penanganan kesehatan yang lebih baik," katanya.

Yusuf menuturkan untuk tahun ini pemerintah perlu lebih fokus pada penanganan bidang kesehatan melalui anggaran program PEM. Ia menegaskan hal tersebut harus dilakukan mengingat pemulihan ekonomi tahun lalu berjalan lebih lambat akibat penanganan kesehatan yang belum optimal.

Ia menjelaskan belum optimalnya penanganan kesehatan pada tahun lalu terlihat dari realisasi anggaran di bidang ini yang tergolong rendah. Tak hanya itu, Yusuf mengatakan pemerintah juga harus fokus pada bidang perlindungan sosial seiring dengan diperketatnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa-Bali pada awal tahun ini.

"Perlindungan sosial juga penting untuk diperhatikan apalagi mengingat di awal tahun ini pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan PSBB," ujarnya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah masih memiliki tugas agar efektivitas anggaran perlindungan sosial dapat optimal yaitu memastikan keterbaruan data.

"Salah satu hal yang penting dalam proses penyaluran perlinsos yaitu bagaimana memastikan keterbaruan data penerima," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pengetatan pembatasan sosial yang kembali diberlakukan di beberapa daerah di Jawa dan Bali mulai pekan depan akan berdampak terhadap ekonomi. Hanya saja, ia belum bisa menyebutkan dampaknya secara detail karena membutuhkan beberapa perhitungan.

Proyeksi tersebut berkaca dari efek kontraksi pertumbuhan ekonomi saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan pertama kali secara sangat ketat. "Dan, saat DKI Jakarta kembali mengetat pada September, ketika kasus (Covid-19) naik, kita juga melihat konsumsi terjadi perlambatan kembali," tutur Sri dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN 2020 secara virtual, Rabu (6/1).

Sri mengatakan, pemerintah sangat memahami dampak tersebut. Kuncinya adalah pengendalian virus Covid-19 itu sendiri. Oleh karena itu, istilah gas dan rem sangat penting untuk diterapkan di masyarakat.

Sri mengakui, dampaknya akan sangat berat terhadap perekonomian karena aktivitas ekonomi pasti melambat yang diiringi dengan pelambatan konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, jika kebijakan pengetatan pembatasan tidak diberlakukan, penyebaran virus akan semakin buruk yang juga berdampak negatif terhadap ekonomi.

"Pilihannya tidak terlalu banyak dalam hal ini. Pilihan paling baik secepat mungkin semua disiplin," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto namun optimistis ekonomi Indonesia tetap tumbuh meski PSBB kembali berlaku. "Kita cukup optimis dan proyeksi sampai akhir tahun di kisaran 5 persen,"kata Airlangga Hartarto.

Menurut dia, beberapa indikator yang mendorong pemerintah optimistis pergerakan ekonomi Tanah Air tetap bertumbuh meski ada PSBB di antaranya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat di level 6.128. Pada perdagangan sesi pagi Rabu (6/1), lanjut dia, IHSG sempat melorot, namun kembali naik setelah pemerintah menjelaskan kebijakan PSBB baru tersebut.

"Rupiah dari (Rabu) kemarin menguat sehingga tentu ini juga proksi yang menunjukkan confident pasar dan sektor keuangan,"imbuhnya.

Selain itu, kata dia, indeks Purchasing Manufactur Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga naik mencapai 51,3. Beberapa harga komoditi mencapai harga tinggi di antaranya minyak kelapa sawit (CPO), batubara dan nikel.

"Yang belum naik hanya BBM karena Indonesia pun impor BBM sehingga ini akan menguntungkan Indonesia dan dengan keyakinan-keyakinan itu kita cukup optimis," imbuhnya.

Pemerintah memutuskan kembali memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Jawa dan Bali. Pengetatan kegiatan ini mulai berlaku pada 11 Januari hingga 25 Januari 2021.

Pemberlakuan pembatasan tidak dilakukan di semua wilayah kota/kabupaten di Jawa dan Bali, namun hanya dilaksanakan terbatas. Lebih tepatnya, kota/ kabupaten yang memenuhi tiga parameter, kasus aktif, tingkat kematian, tingkat kesembuhan ataupun tingkat keterisian Rumah Sakit (RS).

Airlangga menegaskan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini bukanlah pelarangan kegiatan, melainkan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan terhadap beberapa kegiatan masyarakat. "Pembatasan kegiatan masyarakat ini adalah bukan pelarangan kegiatan, tetapi merupakan pembatasan agar kegiatan masyarakat tersebut tidak menjadi sumber penyebaran Covid-19," ujarnya.