Netty: Jangan Lagi Terjadi Ketidaksinkronan Pusat-Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyambut baik diterapkannya kebijakan PSBB Jawa-Bali sebagaimana yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto. Namun demikian, dirinya berpesan, agar tidak lagi terjadi ketidaksinkronan antara pusat dengan daerah dalam pelaksanaan PSBB.

"Kali ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait, harus satu kata dan satu komando," kata Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Kamis (7/12).

Politikus PKS tersebut menekankan agar kebijakan ini ditaati dan dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua kepala daerah,  terutama kota yang disebut defenitif. Menurutnya, pandemi Covid-19 akan mampu diatasi jika semua elemen bergerak, berkolaborasi optimal, bersinergi dan saling mendukung. 

"Jangan setengah hati untuk menjadikan sistem kesehatan sebagai basis penanganan pandemi. Jangan setengah kesehatan, setengah pemulihan ekonomi. Terbukti Covid-19 makin menguat dengan munculnya varian baru yang makin meluas," ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah untuk fokus pada penanganan Covid-19 dengan menjadikan sistem kesehatan sebagai basis kebijakan. Beri otoritas pada Kemenkes RI untuk menjadi leading sector.  

"Lakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 3T, tingkatkan kapasitas layanan kesehatan  termasuk tempat  isolasi, ruang ICU, ventilator, serta obat-obatan yang diperlukan dalam protokol penanganan Covid-19," ucapnya.

Dia juga meminta, agar pemerintah menurunkan positivity rate dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan terjangkau. Pemerintah juga harus memastikan tidak ada celah untuk memainkan kepentingan pribadi, kelompok apalagi  bisnis dalam setiap program penanganan pandemi.

"Menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat  lebih dari 500  orang nakes telah gugur. Pastikan  ketersediaan APD dan layanan tes berkala untuk tenaga kesehatan dan keluarganya," papar Netty.

Selain itu, pemerintah harus memastikan program vaksinasi berjalan sesuai SOP dan berorientasi pada membangun imunitas rakyat, bukan untuk menjadi sarana bancakan oknum. Pemerintah juga harus memastikan program ini mendapat dukungan penuh rakyat dan semua pihak terkait agar dapat diandalkan sebagai game changer pandemi.

Kemudian pemerintah juga diharapkan mengelola komunikasi publik yang baik atas setiap kebijakan yang diambil untuk membangun kepercayaan publik. Pemerintah juga harus menyiapkan program bantuan sosial untuk masyarakat dan sektor berdampak kebijakan PSBB  dengan basis data yang lebih baik dan akurat.  

"Pastikan program bansos berjalan tepat sasaran, tepat guna dan tidak terjadi lagi korupsi bansos yang memalukan," tuturnya.

Terakhir, dirinya juga meminta pemerintah mengeluarkan petunjuk teknis yang jelas atas  kebijakan umum PSBB yang diambil oleh pemerintah. Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil celah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Semoga kebijakan PSBB Jawa-Bali ini menjadi energi baru yang mendorong Indonesia bergerak maju, bukan  sekedar maju-mundur atau tarik rem- tekan gas, yang membuat kita jalan di tempat. Indonesia layak menang melawan pandemi Covid-19," katanya.