Kemenlu Pulangkan 172 Ribu WNI Selama Pandemi Covid-19
Sebanyak 54 ribu kasus ditangani Kemenlu RI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan telah memulangkan ribuan warga negara Indonesia (WNI) selama pandemi Covid-19.
"Lebih dari 172 ribu WNI telah direpatriasi selama tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19," ujar Menlu Retno dalam pernyataan pers tahunan Menlu 2021 (PPTM) secara virtual, Rabu (6/1).
Menlu Retno juga merinci ada 54 ribu kasus telah ditangani Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan pihak-pihak terkait. Angka itu meningkat lebih dari 100 persen dari 2019.
Sementara itu, lebih dari setengah juta sembako telah diberikan bagi WNI terdampak pembatasan pandemi di negara lain. Kemenlu RI juga membantu memperjuangkan senilai Rp 103,8 miliar hak finansial pekerja migran Indonesia.
Lebih dari 2.400 WNI yang terpapar Covid-19 di luar negeri juga didampingi pihak Kemenlu melalui KBRI dan KJRI terkait. "Selain itu, selama 2020, 17 WNI telah dibebaskan dari hukuman mati, dan empat sandera telah dibebaskan," ujarnya.
Dalam hal upaya perlindungan WNI, Indonesia membawanya hingga tingkat global. Retno memaparkan bahwa atas inisiatif Indonesia, dan didukung 71 negara anggota PBB, pada 1 Desember 2020 Sidang Majelis Umum (SMU) PBB secara konsensus telah mengesahkan resolusi mengenai anak buah kapal (ABK) atau seafarers di masa pandemi. "Untuk itu, tahun ini prioritas diplomasi Indonesia juga diperkuat dari sistem perlindungan WNI," ujar Menlu Retno.
Tahun ini, Menlu Retno mengatakan, bahwa perwakilan RI di luar negeri akan terus memperkuat infrastruktur perlindungan melalui, pertama yakni pemberian dukungan anggaran perlindungan khususnya penanganan Covid-19. Selain itu, pembangunan Perwakilan Perlindungan Terpadu (PPT) sesuai dengan mandat Permenlu 5 Tahun 2018, serta peningkatan status Konsulat RI di Tawau menjadi KJRI.
"Sistem perlindungan untuk ABK dari hulu hingga hilir akan ditingkatkan," ujarnya.
Hal itu antara lain melalui, pembentukan roadmap ratifikasi ILO C-188 Work in Fishing Convention, MoU penempatan khusus ABK perikanan dengan negara tujuan, hingga pemanfaatan perjanjian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) untuk penegakan hukum yang tegas bagi pelaku.
"Prioritas tahun ini juga untuk melanjutkan upaya membangun Satu Data Indonesia dengan memperkuat data WNI yang akurat melalui pemutakhiran secara serempak di seluruh perwakilan dan dengan menggunakan platform Portal Peduli WNI," kata Menlu Retno.