Terobosan Erick dalam Perombakan Direksi BUMN Sepanjang 2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan sejumlah perubahan dalam tubuh Kementerian BUMN maupun sejumlah BUMN selama 2020. Erick tak hanya merombak struktur organisasi di Kementerian BUMN, melainkan juga memangkas jumlah klaster dari 27 klaster BUMN menjadi 12 klaster BUMN serta melakukan percepatan pembentukan holding BUMN sesuai inti bisnis masing-masing perusahaan pelat merah. 

Selain melakukan pembaharuan dalam lingkup Kementerian BUMN, mantan Pemilik Klub Inter Milan itu juga melakukan sejumlah perombakan dalam jajaran direksi dan komisaris BUMN. Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai perombakan direksi BUMN sepanjang 2020 diwarnai dengan beberapa kejutan dan terobosan. 

Pertama, Erick menunjuk beberapa tenaga profesional yang sudah memiliki jam terbang tinggi masuk dalam jajaran direksi BUMN seperti Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama PLN. Kedua, Erick memasukkan tenaga muda profesional seperti Fajrin Rasyid sebagai Direktur Digital PT Telkom (Persero). Ketiga, memiliih CEO atau direksi BUMN dari talent pool yang ada.

"Ketiga model pendekatan ini saya kira memberikan sinyal bahwa prinsip profesionalitas menjadi acuan utama dalam pemilihan dan penempatan direksi BUMN," ujar Toto saat dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Selasa (29/12).

Menurut Toto, pemilihan direksi dari talent pool BUMN juga memberikan kesempatan bagi semua kandidat leader BUMN yang potensial untuk dapat berkiprah optimal dan menduduki jabatan di BUMN mana saja yang sesuai dengan kualifikasi yang dimilki kandidat. 

"Hal ini juga memberikan pemerataan distribusi good talent kepada BUMN yang selama ini kekurangan tenaga-tenaga profesional," ucap Toto.

Toto berharap terobosan dan transformasi Erick terhadap BUMN terus berlanjut pada 2021. Toto menilai Erick harus tetap konsisten dalam menegakan tata kelola perusahaan yang baik dalam BUMN.

"Keputusan tegas yang dijalankan terhadap direksi BUMN yang melanggar seperti dalam kasus pencopotan direksi Garuda harus dipertahankan secara konsisten," ungkap Toto.

Kata Toto, 2021 menjadi ujian bagi kebangkitan BUMN pascapandemi. Toto mendorong Erick dengan cermat melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMN strategis yang telah mendapat kucuran dana besar dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Apabila kinerja tidak meningkat dan upaya BUMN sebagai motor penggerak ekonomi dianggap tidak berjalan optimal maka saatnya untuk mengganti direksi BUMN dengan figur-figur baru yang dianggap lebih kompetitif," kata Toto.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra PG Talattov menilai langkah Erick merombak sejumlah direksi dan komisaris BUMN pada tahun ini atau di tengah pandemi merupakan hal yang tepat. Di masa normal, kata Abra, perombakan direksi merupakan rutinitas yang biasa dilakukan Kementerian BUMN untuk mengevaluasi kinerja para pimpinan.

Sementara di masa pandemi saat ini, Erick perlu menilai ulang kinerja direksi yang sudah melakukan langkah antisipatif dan terobosan untuk menjaga kinerja perusahaan. 

"Memang momentumnya pas untuk melihat kalau memang ada direksi yang tidak punya sense of crisis, kerjanya business as usual, dan tidak merasa dalam situasi krisis, ini yang berbahaya. Salah satu pertimbangan utama merombak direksi BUMN perlu dilihat dari sisi sensitivitas direksi melihat kondisi perusahaan saat ini," ujar Abra.

Abra menilai direksi dengan kemampuan yang peka terhadap kondisi krisis sangat dibutuhkan dalam membantu pemerintah memulihkan dampak pandemi. Abra menyebut pemerintah memiliki harapan besar terhadap BUMN untuk menjadi roda penggerak pemulihan ekonomi. Selain memiliki permodalan yang kuat, Abra menilai BUMN juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah melalui dana talangan hingga penyertaan modal negara (PMN).

"BUMN juga relatif punya daya tahan tinggi, mereka tetap memiliki kans mendapatkan proyek besar walau tengah resesi. Kalau BUMN tidak bisa dipacu untuk lebih bekerja keras, momentum buat pemulihan ekonomi tidak bisa didapat, itu yang berbahaya," ucap Abra. 

Di sisi lain, lanjut Abra, pemerintah juga mengandalkan pada kontribusi BUMN melalui penerimaan pajak lantaran sektor swasta yang sedang lesu akibat pandemi. 

"Sumber utama penerimaan negara yang diandalkan negara ya dari BUMN. Terlebih, realisasi penerimaan pajak sampai Oktober baru 69 persen, ini berat buat pemerintah. Target pemulihan ekonomi nasional sedikit banyak tergantung kinerja BUMN itu sendiri baik dari pajak atau dividen," kata Abra.

Erick sendiri telah menancapkan lima pilar utama dalam percepatan transformasi BUMN yang meliputi menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial bagi masyarakat; inovasi model bisnis; pemanfaatan teknologi; investasi; dan pengembangan SDM; menjadi landasan bagi Erick dalam membenahi BUMN. 

Erick pun melakukan sejumlah gebrakan mulai dari merampingkan struktur organisasi di Kementerian BUMN, mengganti direksi dan komisaris BUMN, mengembalikan BUMN sesuai dengan core bussiness, hingga menghapus BUMN yang dianggap 'mati suri'. Erick menyebut birokrasi yang efektif dan efisien merupakan misi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya mengharapkan semua yang bekerja di dalam lingkungan kementerian BUMN memiliki orientasi melayani, service oriented," ujar Erick.

Erick menegaskan penentuan direksi dan komisaris BUMN merupakan kewenangan penuh Presiden Jokowi. Kata Erick, semua pengangkatan direksi dan komisaris BUMN yang baru akan melalui proses tim penilai akhir (TPA) yang diketuai langsung Jokowi.

Arahan ini diterapkan kepada seluruh BUMN, baik BUMN strategis maupun nonstrategis. Erick menyampaikan, kebijakan ini lantaran presiden ingin memastikan semua direksi dan komisaris BUMN benar-benar orang yang memiliki integritas dan bisa memajukan BUMN, bukan oknum-oknum yang terjebak dari kepentingan pribadi.

Dalam satu tahun terakhir, Kementerian BUMN secara bertahap terus mengurangi jumlah perusahaan pelat merah. Erick berencana memangkas BUMN hingga hanya tersisa 40 BUMN. Erick mengatakan, perusahaan yang berada di luar 40 BUMN akan direstrukturisasi di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA.

Hingga saat ini, Erick telah memangkas jumlah BUMN, dari 142 BUMN menjadi 107 BUMN. Tak hanya jumlah BUMN, Erick juga telah menyelesaikan penyusunan klasterisasi BUMN yang didasarkan pada value chain core bussiness BUMN. Erick menyebut jumlah klaster saat sudah jauh menyusut dari sebelumnya.

"Alhamdulillah klasternya dari 27 klaster tinggal 12 klaster. Masing-masing wamen (wakil menteri) pegang enam klaster," ucap Erick. 

Erick juga menerapkan skala prioritas dalam mengelola ratusan BUMN. Erick menyebutkan, dari total profit BUMN yang mencapai Rp 210 triliun, kontribusi terbesar datang hanya dari 15 BUMN atau sekira 73 persen dari total profit BUMN. Sementara kontribusi 27 persen disumbangkan BUMN-BUMN yang lain.

"Berarti yang 15 BUMN ini yang harus benar-benar dijaga, bukan berarti yang lain tidak dijaga, ya dijaga, tapi kita hidup perlu skala prioritas," ungkap Erick. 

Tak hanya induk usaha, Erick juga bakal terus merampingkan anak-cucu usaha BUMN yang saat ini mencapai 800 perusahaan. Terlebih, dalam beberapa kesempatan, Erick menilai banyak anak-cucu usaha yang bergerak di luar core bussiness atau bisnis inti dari induk perusahaan. 

"Jumlah BUMN yang mencapai 142, dan anak cucu BUMN hingga 800 perusahaan menjadi salah satu kendala kami di Kementerian BUMN dalam memanagenya. Maka dari itu, kami bentuk klister-klaster untuk memudahkan pengelolaannya untuk meningkatkan operasional, sinergi dan kolaborasi," ungkap Erick. 

Erick mengaku sudah mulai memetakan anak-cucu usaha BUMN mana saja yang terkena perampingan. Erick menyebut proses perampingan berjalan bertahap, bahkan akan berlanjut dalam periode kepemimpinan Menteri BUMN berikutnya.