Survei Ungkap Diskriminasi Muslim Naik, Myanmar Hingga India

REPUBLIKA.CO.ID,  Pada 2018, tingkat pembatasan pemerintah terhadap agama secara global melalui undang-undang, kebijakan, dan tindakan pejabat yang melanggar keyakinan dan praktik agama terus meningkat. 

Pembatasan ini mencapai titik tertinggi sepanjang masa sejak Pew Research Center mulai melacak tren ini di 2007. 

Hasil penelitian yang dipublikasikan di laman Pew Research Center pada  November 2020 mengungkapkan data hasil penelitian tren pembatasan pemerintah terhadap kelompok agama di sejumlah negara dan kawasan. 

Peningkatan dari tahun ke tahun dari 2017 ke 2018 relatif kecil, tetapi ini berkontribusi pada peningkatan substansial dalam pembatasan pemerintah terhadap agama selama lebih dari satu dekade. 

Pada 2007, tahun pertama studi, skor median global pada Indeks Pembatasan Pemerintah (skala 10 poin berdasarkan 20 indikator) adalah 1,8. Setelah beberapa fluktuasi di tahun-tahun awal, skor median terus meningkat sejak 2011 dan sekarang berada di angka 2,9 pada 2018.  

Peningkatan pembatasan pemerintah mencerminkan berbagai kejadian di seluruh dunia, termasuk peningkatan dari 2017 hingga 2018 ada sejumlah pemerintah yang menggunakan kekerasan seperti penahanan dan penganiayaan fisik untuk memaksa kelompok agama. 

Jumlah total negara dengan tingkat pembatasan pemerintah tinggi atau sangat tinggi juga meningkat. Baru-baru ini, angka tersebut naik dari 52 negara (26 persen dari 198 negara dan wilayah yang termasuk dalam studi) pada 2017 menjadi 56 negara (28 persen) pada 2018. Angka terbaru mendekati puncak 2012 di dua tingkatan teratas dari Indeks Pembatasan Pemerintah. 

Pada 2018, sebagian besar dari 56 negara dengan tingkat pembatasan pemerintah yang tinggi atau sangat tinggi terhadap agama berada di kawasan Asia-Pasifik (25 negara atau setengah dari semua negara di kawasan itu) atau kawasan Timur Tengah-Afrika Utara (18 negara atau 90 persen dari semua negara di kawasan).  

Dari lima wilayah yang diteliti dalam studi tersebut, Timur Tengah dan Afrika Utara tetap memiliki tingkat pembatasan pemerintah median tertinggi pad 2018 (6,2 dari 10). 

Namun, Asia dan Pasifik mengalami peningkatan terbesar dalam skor pembatasan pemerintah mediannya, naik dari 3,8 pada 2017 menjadi 4,4 pada 2018, sebagian karena lebih banyak pemerintah di kawasan ini menggunakan kekerasan terhadap kelompok agama, termasuk kerusakan properti, penahanan, pemindahan, pelecehan dan pembunuhan. 

Secara total, 31 dari 50 negara (62 persen) di Asia dan Pasifik terjadi kekerasan oleh pemerintah pada kelompok agama, naik dari 26 negara (52 persen) pada tahun 2017. Peningkatan tersebut terkonsentrasi pada kategori level rendah dari penggunaan kekuatan pemerintah (antara satu dan sembilan insiden selama tahun ini). Pada 2018, 10 negara Asia Pasifik termasuk dalam kategori ini, naik dari lima tahun sebelumnya.  

Di Armenia misalnya, seorang anggota terkemuka dari kepercayaan Baha'i ditahan atas dasar agama, menurut anggota komunitas. Di Filipina, tiga misionaris Gereja Metodis Bersatu dipaksa meninggalkan negara itu atau menghadapi masalah dengan visa setelah mereka terlibat dalam penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia dalam misi pencarian fakta 

Namun wilayah tersebut juga menyaksikan beberapa contoh penggunaan kekuatan pemerintah yang meluas terhadap kelompok-kelompok agama. Di Burma (Myanmar), pengungsian besar-besaran agama minoritas terus berlanjut.

Sepanjang tahun ini, lebih dari 14.500 Muslim Rohingya dilaporkan Human Rights Watch telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh untuk menghindari kekerasan, dan setidaknya 4.500 Rohingya terjebak di daerah perbatasan yang dikenal sebagai tanah tak bertuan. Mereka diganggu oleh pejabat Burma yang mencoba membuat mereka menyeberang ke Bangladesh. 

Selain itu, pertempuran antara militer Burma dan organisasi etnis bersenjata di negara bagian Kachin dan Shan menyebabkan pengusiran agama minoritas lainnya, kebanyakan Kristen. 

Sementara itu di Uzbekistan, diperkirakan setidaknya 1.500 narapidana Muslim tetap berada di penjara atas tuduhan ekstremisme agama atau keanggotaan dalam kelompok terlarang. 

Beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik mengalami angka tertinggi sepanjang masa dalam skor pembatasan pemerintah secara keseluruhan. Ini termasuk China, yang terus memiliki skor tertinggi pada Indeks Pembatasan Pemerintah (GRI) dari semua 198 negara dan wilayah dalam studi tersebut. China telah berada di dekat puncak daftar pemerintah paling ketat setiap tahun sejak dimulainya penelitian, dan pada 2018 mencapai puncak baru dalam skornya (9,3 dari 10). 

Pemerintah China membatasi agama dengan berbagai cara, termasuk melarang seluruh kelompok agama (seperti gerakan Falun Gong dan beberapa kelompok Kristen), melarang praktik keagamaan tertentu, merampok tempat ibadah dan menahan serta menyiksa individu.

Pada 2018, pemerintah melanjutkan kampanye penahanan terhadap orang-orang Uighur, etnis Kazakh dan Muslim lainnya di provinsi Xinjiang, menahan setidaknya 800 ribu (dan mungkin hingga 2 juta orang) di fasilitas penahanan yang dirancang untuk menghapus identitas agama dan etnis, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS). 

Tajikistan juga menonjol dengan skor 7,9 tertinggi sepanjang masa untuk negara itu. Pada tahun 2018, pemerintah Tajikistan mengubah hukum agamanya, meningkatkan kontrol atas pendidikan agama di dalam negeri dan atas mereka yang bepergian ke luar negeri untuk pendidikan agama. Amandemen tersebut juga mewajibkan kelompok-kelompok agama untuk melaporkan aktivitas mereka kepada pihak berwenang dan membutuhkan persetujuan negara untuk mengangkat imam.  

Sepanjang tahun, pemerintah Tajikistan terus menolak pengakuan resmi dari kelompok agama minoritas, seperti Saksi-Saksi Yehuwa. Pada bulan Januari, Saksi-Saksi Yehuwa melaporkan bahwa lebih dari selusin anggota diinterogasi oleh polisi dan ditekan untuk melepaskan iman mereka. 

Meskipun ini adalah contoh negara dengan pembatasan pemerintah yang sangat tinggi atas agama di Asia dan Pasifik, ada juga beberapa negara terkenal dalam kategori tinggi yang mengalami peningkatan skor. India, misalnya, mencapai puncak baru dalam skor GRI pada tahun 2018, dengan skor 5,9 dari 10 pada indeks, sementara Thailand juga mengalami rekor tertinggi sepanjang masa dengan 5,4. 

Di India, undang-undang anti-konversi mempengaruhi kelompok agama minoritas. Misalnya, di negara bagian Uttar Pradesh pada bulan September, polisi menuntut 271 orang Kristen karena berusaha mengubah orang dengan membius mereka dan menyebarkan kebohongan tentang Hinduisme. 

Selain itu, sepanjang tahun, politisi membuat komentar yang menargetkan agama minoritas. Pada bulan Desember, Partai Shiv Sena yang memegang kursi di parlemen, menerbitkan editorial yang menyerukan langkah-langkah seperti keluarga berencana wajib bagi umat Islam untuk membatasi pertumbuhan populasi mereka. Dan petugas penegak hukum terlibat dalam kasus-kasus terhadap minoritas agama. 

Di Jammu dan Kashmir, empat personel polisi ditangkap sehubungan dengan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan seorang gadis berusia 8 tahun dari keluarga Muslim nomaden, dilaporkan untuk mendorong komunitasnya keluar dari area tersebut

Di Thailand, sebagai bagian dari penggerebekan imigrasi yang lebih luas pada tahun 2018, pemerintah menangkap ratusan imigran yang diduga tidak memiliki status hukum, termasuk agama minoritas dari negara lain yang mencari suaka atau status pengungsi.

Di antara para tahanan ada orang Kristen dan Muslim Ahmadi dari Pakistan serta Kristen Montagnard dari Vietnam. Selama tahun itu, pihak berwenang Thailand juga menahan enam biksu Buddha terkemuka, sebuah tindakan yang menurut pemerintah sebagai upaya untuk memberantas korupsi tetapi beberapa pengamat menyebut upaya bermotif politik untuk menegaskan kendali atas kuil.