Bangladesh Didesak Hentikan Relokasi Muslim Rohingya

REPUBLIKA.CO.ID, COX'S BAZAR -- Kelompok hak asasi manusia mendesak Bangladesh menghentikan rencananya mengirim ribuan pengungsi Rohingya ke pulau terpencil, Kamis (3/12). Para pejabat menyatakan, kelompok pertama yang terdiri dari 400 orang dapat pergi pada Kamis malam.

Polisi mengawal para pengungsi dengan 10 bus dari Ukhiya di Cox's Bazar untuk perjalanan ke pelabuhan Chittagong. Kemudian ke Bhasan Char, pulau rawan banjir di Teluk Bengal yang muncul dari laut 20 tahun lalu.

"Bangladesh harus menghentikan proses relokasi yang terburu-buru ini. Tidak ada satu pun pengungsi yang boleh dipindahkan sampai semua masalah hak asasi manusia dan kemanusiaan diselesaikan dan persetujuan berdasarkan informasi yang asli dijamin," kata Direktur regional Fortify Rights, Ismail Wolff, dilansir di Aljazirah, Kamis.

Bangladesh menyatakan, mengangkut pengungsi ke Bhasan Char akan mengurangi kepadatan kronis di kamp-kampnya di Cox's Bazar. Kamp itu merupakan rumah bagi lebih dari satu juta Rohingya, anggota minoritas Muslim yang melarikan diri dari negara tetangga, Myanmar.

Kelompok kemanusiaan dan hak asasi manusia telah mendesak penghentian langkah tersebut. Mereka menyatakan pulau, yang muncul dari laut 20 tahun lalu dan tidak pernah dihuni, rawan banjir dan rentan terhadap badai yang sering terjadi. Sementara itu, pemerintah tidak mengizinkan PBB melakukan penilaian keamanan.

"Pihak berwenang harus segera menghentikan relokasi lebih banyak pengungsi ke Bhashan Char. Relokasi begitu banyak pengungsi Rohingya ke pulau terpencil, yang masih terlarang bagi semua orang termasuk kelompok hak asasi manusia dan jurnalis tanpa izin sebelumnya, menimbulkan keprihatinan besar tentang pemantauan HAM independen," kata Juru Kampanye Asia Selatan Amnesty International, Saad Hammadi dalam sebuah pernyataan.

Seorang pejabat senior lokal (berbicara tanpa menyebut nama) mengatakan kepada Reuters dalam sebuah pesan, banyak keluarga telah dipindahkan dari kamp-kamp itu pada Rabu (2/12) malam, tetapi menolak menyebutkan jumlahnya.

Lebih dari 730 ribu Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada 2017 menyusul tindakan keras yang dipimpin militer. Menurut PBB itu dilakukan dengan maksud genosida. Sementara Myanmar membantah melakukan genosida, dan menyatakan pasukannya membidik pemberontak Rohingya, yang menyerang pos polisi.

Sebuah catatan singkat oleh organisasi kemanusiaan internasional yang dilihat oleh Reuters menyatakan, ratusan pengungsi yang diidentifikasi oleh pejabat bersedia pergi ke pulau itu dibawa ke pusat transit pada Rabu, dengan beberapa insentif yang ditawarkan termasuk pembayaran tunai.

Wakil pejabat pemerintah Bangladesh yang bertanggung jawab atas pengungsi, Mohammed Shamsud Douza mengatakan, perumahan telah dibangun untuk 100 ribu orang, dan pihak berwenang ingin memindahkan mereka selama musim kemarau November hingga April ketika laut tenang.

"Kami tidak akan memaksa siapa pun untuk pergi ke sana," katanya melalui telepon, tetapi tidak berkomentar apakah insentif telah ditawarkan.