Facebook Didesak Larang Konten Anti-Islam, Apakah Berhasil?
Sejumlah senator Demokrat meminta Facebook blokir konten anti-Islam
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Senator dari Partai Demokrat mendesak Facebook untuk mengambil tindakan terhadap fanatisme anti-Muslim yang menyebar di platformnya. Senator itu mengirim surat kepada CEO Facebook Mark Zuckerberg menyusul laporan yang baru-baru ini dirilis oleh kelompok advokasi Muslim.
Kelompok tersebut menyimpulkan Facebook membuka peluang terjadinya kebencian dan kekerasan anti-Muslim global. Senator Chris Coons, yang memimpin 14 rekan Demokrat menyerukan agar perusahaan lebih aktif melakukan tindakan untuk mengurangi penyebaran pelecehan anti-Muslim.
"Kami menyadari bahwa Facebook telah mengumumkan upaya untuk menangani perannya dalam distribusi konten anti-Muslim di beberapa area ini," tulis para senator sebagaimana dilansir di The Hill, Selasa (17/11).
"Namun demikian, tidak jelas apakah perusahaan memiliki posisi yang lebih baik untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut dan kekerasan terhadap minoritas Muslim saat ini," tambah mereka.
Surat itu didukung berbagai organisasi advokasi dan kelompok hak-hak sipil, termasuk Muslim Advocates yang merilis laporan bulan lalu tentang "keterlibatan" Facebook seputar fanatisme anti-Muslim.
Direktur Eksekutif Muslim Advocates, Farhana Khera, menekankan bahwa Facebook terlibat dalam menyebarkan fanatisme anti-Muslim. "Staf anti-Muslim di Facebook mendukung rezim anti-Muslim sehingga memperkuat retorika anti-Muslim, dan mengaktifkan kekerasan anti-Muslim.
Facebook telah diperingatkan di setiap tingkatan oleh individu, LSM, lembaga internasional dan oleh para korban itu sendiri. Ini bukan kesalahan atau kelalaian sederhana, ini adalah keterlibatan," tambah Khera.
Laporan tersebut merekomendasikan Facebook segera menegakkan standar komunitasnya untuk mengatasi kebencian anti-Muslim dan melarang penggunaan halaman acara untuk tujuan pelecehan, pengorganisasian, dan kekerasan" yang menargetkan komunitas Muslim.
Laporan itu juga merekomendasikan Facebook membuat grup staf senior yang bertanggung jawab atas pengurangan ujaran kebencian dan memberikan pembaruan rutin melalui laporan transparansi Facebook tentang kemajuan dalam hal menghapus konten yang menyinggung.
Khera berterima kasih kepada para senator karena mendesak Facebook untuk mengambil tindakan. "Dengan surat mereka, para senator ini mengajukan perhatian yang dibutuhkan untuk masalah kritis ini. Kami perlu tahu apa yang Facebook rencanakan untuk mengakhiri kebencian dan kekerasan anti-Muslim yang dimungkinkan oleh platform mereka dan mengakhirinya sekarang," kata Khera.
Surat tersebut ditandatangani Sens Richard Blumenthal (Conn.), Mazie Hirono (Hawaii), Dick Durbin (Ill.), Mark Warner (Va.), Bob Menendez (NJ), Patrick Leahy (Vt.), Ben Cardin (Md), Michael Bennet (Colo), Gary Peters (Mich), Amy Klobuchar (Minn), Kirsten Gillibrand (NY), Elizabeth Warren (Mass.), Chris Murphy (Conn) Dan Bernie Sanders (I-Vt).
Di sisi lain, seorang juru bicara Facebook tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Perusahaan baru-baru ini mengambil tindakan untuk menangani penghapusan konten karena tekanan yang meningkat.
Bulan lalu, misalnya, Facebook mengatakan akan menghapus konten yang menolak atau mendistorsi Holocaust dari platformnya setelah bertahun-tahun Zuckerberg membela hak-hak para penyangkal Holocaust untuk memposting di platformnya.
"Tetapi dengan meningkatnya anti-Semitisme, kami memperluas kebijakan kami untuk melarang konten apa pun yang menyangkal atau mendistorsi Holocaust juga," tulis Zuckerberg dalam posting blognya saat mengumumkan perubahan tersebut.
Pada Oktober, Facebook juga mengatakan akan memperketat larangan kontennya yang menyebarkan teori konspirasi QAnon, dengan mengatakan akan melarang semua akun yang berafiliasi dengan teori konspirasi tak berdasar.
Pendukung QAnon percaya tanpa bukti bahwa Trump dan sekutunya sedang bekerja untuk mengekspos dan mengeksekusi komplotan rahasia Demokrat, tokoh media dan selebritas yang menjalankan jaringan perdagangan anak internasional.