Mengapa Putin Seolah Bela Azerbaijan Ketimbang Armenia?
Putin bersikap tegas terhadap NATO dimana Armenia juga anggotanya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemimpin Redaksi Journal of America, Abdus Sattar Ghazali, mengomentari Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinian yang mengklaim menandatangani perjanjian dengan pemimpin Azerbaijan dan Rusia untuk mengakhiri perang dengan Azerbaijan.
Menurut Ghazali, penyerahan virtual Pashinian ke Azerbaijan memang masuk akal jika kemudian memicu demonstrasi kekerasan di Armenia pada Selasa kemarin.
Meski demikian, penyerahan itu ia akui bukan tanpa alasan. Terlebih, ketika seruan dari Rusia berulang kali diterimanya untuk menyerahkan Nagorno-Karabakh. Mengutip tulisannya yang terbit di Milli Gazette Jumat (13/11), hal itu juga dilakukan Rusia untuk membantu Armenia, mengenai klaimnya jika pertempuran sudah hampir masuk Armenia.
“Yang menarik, pada 7 Oktober, dalam sebuah wawancara dengan penyiar publik Rusia, Presiden Putin menegaskan kembali komitmen Rusia dalam Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, atau CSTO, dia membayangkan bahwa serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua yang lain, dan masing-masing wajib mendukung sesama anggota,’’ katanya.
Ghazali melanjutkan, hal itu memang masih bertolak belakang dengan ungkapan Putin, yang menyebut konflik militer tidak terjadi di wilayah Armenia. Saat ini, yang perlu dipertanyakan, kata dia, adalah mengapa Presiden Rusia membiarkan pertempuran berlanjut, mengingat Armenia menderita kerugian besar.
Padahal, jika menilik ke belakang, Armenia justru berulang kali mengharapkan bantuan militer dari CSTO, jika perang terus berlanjut. Hal itu juga dikonfirmasi Sekretaris Jenderal CSTO, Nikolay Bordyuzha, pada 2009 lalu.
‘’Namun, banyak analis percaya, Putin mungkin ingin menghukum Armenia karena kebijakannya yang pro-Amerika Serikat dan pro-NATO,’’ katanya.
Sejauh ini, Armenia memang diketahui berkontribusi pada operasi yang dipimpin NATO dan bekerja sama dengan sekutu serta negara mitra lainnya di banyak bidang.
Lebih jauh, prioritas utama NATO adalah memperkuat dialog politik dan memberikan nasihat serta bantuan terfokus dalam mendukung upaya reformasi demokrasi, kelembagaan, dan pertahanan di Armenia.
Hal itu juga dijelaskan di situs NATO yang mulai berhubungan dengan Armenia pada 1992 silam, saat Armenia bergabung dengan Dewan Kerjasama Atlantik Utara. Sedangkan kerja sama bilateral, dimulai ketika Armenia bergabung dengan program Partnership for Peace (PfP) pada 1994.
Atas perjanjian itu, Armenia, menurut Ghazali, menjadi kontributor aktif operasi pimpinan NATO di Afghanistan dan Kosovo. Program kerja sama Armenia dengan NATO, juga dituangkan dalam Individual Partnership Action Plan (IPAP) yang berarti Armenia bekerja sama dengan NATO tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga dalam masalah politik dan keamanan, standar demokrasi, supremasi hukum, dan perjuangan. melawan korupsi.
Hubungan dengan Amerika Serikat
Jika menyinggung Amerika Serikat di Armenia, kerja sama dan peningkatan kekuatan militer memang dilakukan di wilayah bekas Uni Soviet itu. Amerika Serikat, pada awal 2003 melalui Departemen Pertahanannya juga mengumumkan beberapa program militer besar di Kaukasus.
Bantuan militer Washington untuk Armenia pun mengalir deras pada 2005. Jumlahnya, mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat. Dan pada April 2004, kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerja sama militer-teknis.
Ghazali menambahkan, pada akhir 2004, Armenia mengerahkan satu unit yang terdiri dari 46 tentara, termasuk ahli penjinak bom, dokter, dan spesialis transportasi, ke Irak sebagai bagian dari Pasukan Multi-Nasional Irak yang dipimpin Amerika.
Tak hanya itu, pada medio 2005, Amerika Serikat kembali mengalokasikan 7 juta dolar Amerika Serikat untuk memodernisasi komunikasi militer Angkatan Bersenjata Armenia.
‘’Oleh karena itu, argumen ini mungkin masuk akal jika Rusia membiarkan pertempuran berlanjut sampai Armenia tidak dapat mempertahankannya dan menerima persyaratan gencatan senjata yang menguntungkan Azerbaijan,’’ ungkap Ghazali.
Dia menegaskan, dalam perjanjian tersebut bisa memungkinkan Azerbaijan untuk mempertahankan wilayah Nagorno-Karabakh yang direbutnya selama perang dan Armenia. Selain dengan menyetujui untuk meninggalkan beberapa daerah lain dalam beberapa pekan ke depan.
‘’Karenanya, Armenia harus mengembalikan beberapa wilayah di bawah kendalinya, termasuk sebagian wilayah Gazakh oleh wilayah Agdam dan Gazakh selambat-lambatnya 20 November, wilayah Kelbajar selambat-lambatnya tanggal 15 November, dan wilayah Lachin selambat-lambatnya 1 Desember’’ tuturnya.