Pompeo Rayu Arab Saudi Normalisasi Hubungan dengan Israel
Arab Saudi telah menyatakan mereka mematuhi Prakarsa Perdamaian Arab 2002.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mendesak Arab Saudi mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Bertemu Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal Bin Farhan di Washington, Rabu (14/10), Pompeo mengklaim itu akan menjadi dorongan strategis bagi Israel di tengah normalisasi dengan UEA dan Bahrain.
Dua negara Teluk tersebut adalah negara Arab keempat dan kelima yang mengakui dan membangun hubungan diplomatik formal dengan Israel, setelah Mesir, Yordania, dan Mauritania. Yang terakhir kemudian memutuskan hubungan dengan negara pendudukan sebagai akibat dari perang 2014 di Gaza.
Pompeo mengatakan perjanjian itu berkontribusi besar pada tujuan bersama untuk perdamaian dan keamanan regional. “Mereka mencerminkan dinamika yang berubah di kawasan, di mana negara-negara dengan tepat mengakui kebutuhan kerja sama kawasan untuk melawan pengaruh Iran dan menghasilkan kemakmuran. Kami berharap Arab Saudi juga mempertimbangkan menormalisasi hubungannya. Kami ingin berterima kasih kepada mereka atas bantuan yang telah mereka peroleh dalam menyukseskan Abraham Accords sejauh ini," ujar Pompeo, dilansir di Middle East Monitor, Jumat (16/10).
Namun, kesepakatan itu tidak memenuhi rencana perdamaian Timur Tengah yang besar untuk menyelesaikan konflik puluhan tahun antara Israel dan Palestina. Presiden AS Donald Trump berjanji untuk melakukannya dengan upaya yang dipimpin oleh penasihat Gedung Putih dan menantu Jared Kushner.
Trump mengatakan bulan lalu dia juga mengharapkan Arab Saudi mengakui Israel pada waktu yang tepat. Selama pembicaraan tertutup dengan Uni Eropa pada Senin, Farhan Al-Saud menegaskan tidak akan ada pengakuan Israel dari Arab Saudi tanpa kembali ke pembicaraan Israel-Palestina.
Arab Saudi telah menyatakan mereka mematuhi Prakarsa Perdamaian Arab 2002, yang menawarkan menormalkan hubungan dengan Israel sebagai imbalan atas kesepakatan kenegaraan dengan Palestina dan penarikan penuh Israel dari wilayah yang direbut pada 1967.