Mendagri Minta Masyarakat Berdamai dengan Covid-19 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengutip pernyataan Presiden dengan meminta masyarakat berdamai dengan kondisi pandemi Covid-19. Ia mendorong warga tetap menjaga protokol kesehatan, sistem imunitas tubuh, melakukan pencegahan, serta mengenali karakteristik virus corona.

"Ke depan kalau belum selesai Covid-19, kita memang terpaksa harus berdamai, bersahabat, artinya kita me-manage," ujar Tito dalam siaran persnya, Selasa (12/5).

Hal itu ia sampaikan dalam kunjungannya meninjau penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten/Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang, Selasa. Tito mengatakan, sebagai salah satu pusat industri, Karawang dan Bekasi memiliki peran penting dalam memasok logistik nasional.

Karena itu, ia memandang pemerintah daerah setempat membuat terobosan untuk menjaga stabilitas ekonomi, di samping tetap menjaga keselamatan dan kesehatan publik. Menurut dia, pabrik-pabrik boleh buka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. 

Mereka yang masuk lingkungan pabrik harus diperiksa suhu tubuhnya dengan alat pengukur suhu tubuh atau thermal gun. Selain itu, setiap perusahaan harus menyediakan tempat cuci tangan, cairan sanitasi tangan, mewajibkan pemakaian masker, hingga menjaga jarak di tempat kerja.

"Moda transportasi juga begitu, restoran, hotel, memperlakukan hal yang sama. Mereka tidak mungkin akan tutup terus- menerus, PHK (pemutusan hubungan kerja) akan berguguran, akan makin banyak, tapi itu ke depan. Kita sekarang maksimalkan dulu melaksanakan PSBB ini," kata mantan Kapolri itu.

Ia ingin pemerintah daerah dapat menangani kesehatan publik sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Pemimpin daerah, kata Tito, harus mampu mengatur agar industri tetap berjalan meskipun vaksin Covid-19 belum ditemukan.

Saat ini, ia menuntut Bupati Karawang, Bupati Bekasi, maupun Wali Kota Bekasi membuat terobosan menekan Covid-19 hingga kasusnya menurun drastis. Ia memberikan waktu dua sampai tiga pekan kepada kepala daerah bisa mendisiplinkan masyarakat menekan penyebaran Covid-19 dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

"Tapi ini tidak hanya dengan kampanye, harus dilakukan dengan intervensi kebijakan publik oleh pemerintah daerah," tutur Tito.