Pemkab Purwakarta Fasilitasi Pekerja Sosial Ikut Jamsostek

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menginstruksikan jajarannya untuk membantu memfasilitasi pekerja sosial agar tercatat sebagai peserta Badan Penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Bupati mengakui masih banyak pekerja sosial di Purwakarta belum menjadi peserta jamsostek. “Sejalan dengan komitmen dan arahan bapak presiden bahwa di Purwakarta masih banyak pekerja sosial yang belum terjamin kita akan usahakan untuk bisa diikutsertakan,” kata Anne. 

Anne menilai pekerja sosial memiliki tanggungjawab besar di kewilayahan. Seperti ketua RT, RW, petugas linmas, hingga marbot dan muadzin. Mereka pun harus difasilitasi jaminan sosial agar bisa bekerja dengan tenang dan aman. Ia mengaku akan menginstruksikan jajaran Pemkab Purwakarta untuk mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi para pekerja sosial ikut jamsostek. Rencana ini akan dibahas dan diusahakan masuk dalam APBD 2021. “Memang cukup banyak dan kalau sekaligus APBD jelas nggak akan mampu. Kita akan bertahap dan diusahakan melalui semua sumber bukan hanya APBD tapi bisa juga melalui Banprov juga dari keuangan di desa,” tuturnya. 

Ia akan mengajak para kepala desa untuk bisa mengalokasikan anggarannya di kewilayahan untuk membantu para pekerja sosial menjadi peserta BP Jamsostek. Ia menginstruksikan Dinas Pemebrdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk mengoordinasikan hal tersebut. “Dibuatlah regulasi jadi ada payung hukum di desa ini mempunyai komitmen melaksanakan program sesuai arahan Bapak Presiden mudah-mudahan realisasi di 2021,” ujarnya. 

Bupati juga mendorong masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja informal untuk dapat ikut menjadi peserta Jamsostek. Karena dengan iuran yang murah tapi manfaat yang didapat cukup besar terutama untuk jaminan ke depannya jika terjadi risiko yang tidak diinginkan. Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Purwakarta Herry Subroto menyambut baik rencana Bupati Purwakarta untuk membantu mendaftarkan pekerja sosial dalam jaminannya. 

Menurutnya perlu kebijakan dari kepala daerah untuk membantu mensukseskan arahan pemerintah pusat terkait jaminan bagi para tenaga kerja. “Alhamdulillah dukungan bupati ini menjadi bukti beliau juga sadar pentingnya jaminan bagi para tenaga kerja,” ujarnya di Purwakarta, Senin (9/3). 

Herry mengatakan ke depannya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa membahas mengenai instruksi tersebut. Sehingga pada 2021 mendatang bisa terealisasi. “Kalau untuk pekerja formal sebagian besae sudah terdaftar. Memang pekerja informal seperti di kewilayahan banyak yang belum terdaftar,” tambahnya.