Komisi II Cecar Kementerian PPPA Soal Kasus Perundungan Anak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Rabu (19/2). Dalam rapat tersebut sejumlah anggota komisi VIII mencecar KementerianPPPA terkait kasus perundungan.

"Saya ingin memperdalam soal bullying (perundungan), pertama adalah sampai sejauh mana identifitikasi tentang terjadinya bullying yang terus merebak," kata politikus PKB Maman Imanulhaq.

Pertanyaan Maman tersebut menyusul maraknya kasus perundungan yang menimpa siswa SMP di salah satu SMP di Purworejo. Menurutnya dalam kasus ini pemerintah terkesan tidak sistematis dan tidak responsif.

"Tadi Kemen PPPA menyebut ada respon cepat,  yang tidak disebut adalah ada evaluasi sampai sejauh mana respon itu menghasilkan sebuah bentuk antisipasi yang sistematis. Jadi tidak hanya reaktif tapi melihat kasus per kasus lalu menyimpulkan masalah besarnya apa, antisipasinya bagaimana dan koordinasinya bagaimana," ujarnya.

Sementara itu anggota komisi II fraksi Partai Gerindra Jefri Rhomdonny melihat kasus perundungan di Indonesia cukup darurat. Menurutnya Kementerian PPPA harus aktif mengurai persoalan kekerasan terhadap anak di sekolah.

"Apa program Kementerian PPPA terkait bullying terhadap anak di sekolah?," tanyanya.

Sebelumnya peristiwa perundungan tersebut terungkap setelah video penganiayaan terhadap seorang siswi SMP di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, tersebut beredar di media sosial. Dalam video tersebut, tiga siswa laki-laki memukul dan menendang seorang siswi yang diduga terjadi di dalam ruang kelas.

Dari keterangan pelaku yang diperiksa oleh polisi, peristiwa itu diduga dilatarbelakangi rasa sakit hati ketiganya yang dilaporkan oleh korban kepada gurunya. Korban mengadu kepada gurunya karena sempat dimintai uang oleh para pelaku.