Gerindra Merapat ke Jokowi, Basarah: Bukan Hal Tabu

Di awal pemerintahan Jokowi banyak partai yang awalnya berseberangan jadi gabung.

Antara/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Rep: Febrianto Adi Saputra Red: Teguh Firmansyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP Ahmad Basarah merespons manuver yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurutnya bukan hal yang tabu jika ada partai di luar koalisi Indonesia Kerja merapat ke pemerintah.

"Kalau akhirnya salah satu partai di luar Koalisi Indonesia Kerja masuk dalam kabinet Pak Jokowi, bukan satu hal yang tabu dalam sistem demokrasi kita dan praktek demokrasi kita itu sudah pernah terjadi sebelumnya," kata Basarah, Rabu (16/10).

Bahkan, jelasnya, di awal periode pemerintahan Jokowi banyak partai-partai yang tadinya di luar koalisi pendukung Jokowi kemudian masuk ke dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sehingga menurutnya, bukanlah hal baru bila kejadian serupa kembali terulang. .

"Namun standing PDI Perjuangan menyerahkan keputusan politik mengenai komposisi kabinet dari kabinet Indonesia kerja jilid dua ini kepada wewenang prerogatif Pak Jokowi, baik dalam menentukan kabinet maupun dalam menentukan apakah akan melibatkan atau tidak melibatkan partai partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja," jelasnya.

Isu merapatnya Partai Gerindra ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kian santer saat Presiden Jokowi mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Banyak hal yang dibahas keduanya, termasuk arah politik ke depan.

"Kita bertarung secara politik, selesai kita harus bersatu. Apabila diperlukan (dalam kabinet) kami siap. Itu sudah disampaikan juga saat pertemuan di MRT. Kalau diperlukan (dalam kabinet) kami tentu siap," ujar Prabowo.

Baca Juga

 
Berita Terpopuler