Pengesahan Tatib Dewan Perwakilan Daerah Dinilai Prematur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang disahkan pekan laku dinilai terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan. 

Pendapat ini disampaikan anggota DPD asal Provinsi Sulawesi Tengah, Nurmawati Dewi Bantilan. “Tatibnya sendiri cacat formil maupun materil, bahkan secara proses. Bagaimana Tatib itu mau dipakai teman-teman DPD periode 2019-2024 apabila prosesnya seperti itu?” kata Nurmawati, dalam keterangannya kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (27/9).  

Nurmawati melihat, banyak kepentingan tertentu dalam Tatib tersebut yang ingin dibebankan kepada para anggota DPD periode 2019-2024.  

“Tatib itu kan pedoman untuk teman-teman nanti bekerja di DPD, masa harus pakai tatib (yang dibuat) orang lain?” tambah Nurmawati.   

Tatib penuh kontroversi ini mengundang kericuhan saat disahkan pada Sidang Paripurna di Gedung DPD, Rabu, 18 September lalu. 

Kericuhan terjadi ketika sejumlah anggota melontarkan interupsi saat Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD Mervin Sadipun Komber hendak menyampailan laporan.  

Kericuhan diperparah ketika pimpinan sidang, Akhmad Muqowam, tidak mengindahkan interupsi yang disampaikan oleh sejumlah anggota DPD  

Meski hujan protes bermunculan, Akhmad Muqowam terlihat tetap mengetuk palu sebagai tanda Tatib periode mendatang telah disahkan.  

Jauh hari sebelum Sidang Paripurna, 18 September, masalah perubahan Tatib sudah ramai dipersoalkan, karena isinya hanya ingin menjegal calon tertentu yang berniat maju dalam proses pemilihan pimpinan DPD nanti.  

Beberapa anggota DPD periode 2019-2024 mendesak para anggota yang lain untuk bersama-sama merevisi Tatib yang baru beberapa hari ini disahkan.