Kabut Asap, Legislator Minta Jam Masuk Sekolah Dievaluasi

Kabut asap masih sering muncul pada pagi hari di Kotawaringin Timur.

dok. Humas Kemenhut
Petugas Manggala Agni Daops Pangkalan Bun melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Bangkuang Makmur, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur.
Red: Reiny Dwinanda

REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Rimbun, meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan penyesuaian jam masuk sekolah. Menurutnya, hal itu penting dilakukan di saat sebaran kabut asap makin pekat di daerah setempat.

"Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih sering muncul pada pagi hari," kata Rimbun di Sampit, Jumat.

Menurut Rimbun, dibutuhkan kebijakan khusus untuk menyikapi kabut asap yang menyelimuti wilayah Kotawaringin Timur beberapa hari terakhir. Kabut asap pekat dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan siswa.

Rimbun khawatir anak-anak sekolah akan terserang penyakit saluran pernapasan apabila sering menghirup udara bercampur asap kebakaran lahan. Terlebih, bagi siswa yang masuk pagi.

"Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pendidikan harus mengeluarkan edaran agar jam masuk sekolah untuk sementara diatur kembali menyesuaikan kondisi dan situasi di lapangan," tegasnya.

Selain jam masuk sekolah yang diatur, menurut Rimbun, sekolah juga harus mengurangi kegiatan atau proses belajar mengajar di luar ruangan. Ia juga mengimbau siswa untuk mengenakan masker.

Sementara itu, pantauan di lapangan, beberapa hari terakhir kabut asap cukup pekat menyelimuti wilayah Kota Sampit dan beberapa daerah lainnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Namun, pada Jumat pagi, Sampit cukup cerah dan tidak ada asap pekat seperti hari-hari sebelumnya.

Kabut asap juga telah mengganggu aktivitas warga di luar ruangan. Bahkan, jarak pandang pada pagi hingga sore hari di beberapa ruas jalan di daerah itu berkisar antara 500 meter hingga 800 meter.

Kebakaran hutan dan lahan di Kotawaringin Timur saat ini telah mendekati permukiman penduduk. Tim gabungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari BPBD, TNI, Polri, dinas, instansi pemerintah, swasta, relawan, dan masyarakat sampai saat ini terus melakukan pemadaman. Pemerintah telah mengerahkan dua unit helikopter pengebom air agar bisa lebih cepat dan efektif memadamkan kobaran api.

Baca Juga

 
Berita Terpopuler