PDIP tak Mau Paksa Jokowi Soal Jatah Menteri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen PDI Perjuangan Utut Adianto memandang menempatkan kader di jajaran menteri merupakan sebuah keberhasilan bagi sebuah partai. Namun demikian ia mengungkapkan PDI Perjuangan tidak akan memaksa dan minta-minta jatah menteri ke presiden.

"Tapi kita jangan sampai juga memaksakan itu karena kita juga butuh pemerintah yang bisa deliver promises, janji-janji kampanyenya," ujar Utut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).

Ia menilai, sebagai presiden tentu Jokowi yang memahami betul apa yang menjadi kebutuhan pemerintahannya lima tahun mendatang. PDI Perjuangan hanya menyiapkan kader-kader terbaiknya yang dianggap cocok menempati posisi tertentu.

"Tapi sekali lagi basisnya bukan pada kemampuan berbicara tapi kemampuan mengeksekusi, basisnya bukan kemampuan bicara tapi eksekusi," tuturnya.

Utut juga merespon keinginan PKB dan Nasdem yang juga menginginkan jatah menteri secara terang-terangan. namun ia menganggap pernyataan-pernyataan yang disampaikan para petinggi partai politik terkati jatah menteri hanya sebuah candaan.

"Kalau sekarang ini kan para pemimpin partai seneng bercanda, seneng gojekan itu bagus aja, tapi kan dari 36 atau menteri 34 dan dua pejabat tinggi setingkat menteri itu kan tentu proporsionalnya ada," kata waki ketua DPR itu.