Pemprov Diminta Tata Permukiman Kumuh di Sekitar Waduk Pluit
Warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit kerap membuang sampah rumah tangga.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat tata kota Nirwono Joga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menuntaskan penataan permukiman kumuh di sekitar Waduk Pluit. Ini untuk melengkapi pengerukan Waduk Pluit agar berfungsi maksimal sebagai pengendali banjir.
"Pemerintah harus melakukan atau menuntaskan penataan permukiman kumuh yang masih tersisa di sekitar waduk. Ada sekitar 7.000 KK yang harus direlokasi ke rusun terdekat," ujar Nirwono kepada Republika.co.id, Ahad (16/6).
Menurut dia, warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit kerap membuang sampah rumah tangga ke waduk. Limbah domestiknya pun juga mengalir ke waduk yang bisa mempercepat pengendapan dan pendangkalan waduk.
"Sehingga permukiman kumuh harus ditata ulang jika perlu direlokasi ke tempat yang lebih layak huni dan sesuai peruntukkan," lanjut dia.
Ia menuturkan, pemeliharaan dan perawatan Waduk Pluit seharusnya dilakukan sepanjang tahun. Terutama dilakukan saat musim kemarau agar sedimen lumpur dapat dikeruk.
Pemeliharaan waduk yang rutin bisa mencegah proses pendangkalan. Sehingga, kata dia, Waduk Pluit yang menjadi andalan mencegah banjir Ibu Kota bisa berfungsi maksimal untuk menampung air hujan saat musimnya nanti.
Apalagi, lanjut Nirwono, hujan bisa mengguyur Jakarta kapan saja. Ketika cuaca ekstrem membuat musim tak lagi menentu, Pemprov DKI harus siap siaga mengendalikan air hujan maupun aliran air dari hulu.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta tengah mengeruk sedimen lumpur di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Hal itu menjadi sorotan karena kondisi air yang surut sehingga lumpur dan sampah menjadi terlihat serta muncul bau tak sedap.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, keringnya Waduk Pluit menandakan perawatan sedang dilakukan. Sebab, lanjut dia, proses pengerukan memang airnya harus berkurang untuk menangangkut sedimen lumpur.
"Ada proses pendangkalan, sehingga sedimentasi dan dilakukan pengerukan untuk pengerukan memang airnya harus berkurang," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (12/6).
Sehingga, kata Anies, berkurangnya air justru menjadi tanda bahwa Waduk Pluit sedang dirawat bukan ditelantarkan. Menurut dia, pengerjaan pendangkalan tersebut sudah dilakukan sejak April 2019.
Proses itu, lanjutnya, termasuk upaya untuk mengantisipasi musim hujan agar tak banjir. Saat ini dirasa tepat untuk melakukan proses pengerukan karena volume air sedang tidak tinggi.