KPU Investigasi Keterlambatan Logistik Pemilu di Papua
Papua adalah provinsi yang paling awal menjadi sasaran pengiriman logistik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi terhadap persoalan keterlambatan logistik Pemilu 2019 di Papua. Pelaksanaan pemungutan suara di Papua pada Rabu (17/4), dilaporkan mengalami sejumlah kendala akibat logistik belum sampai di lokasi.
"Kami harus cek di Papua, kesalahannya di mana. Apakah karena penyelenggara yang salah atau memang karena faktor lain," ujar Ilham kepada wartawan saat memantau hasil pemungutan suara di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu sore.
Menurutnya, Papua adalah provinsi yang paling awal menjadi sasaran pengiriman logistik. Maka, KPU akan menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. "Ini kan di Jayapura dan Abepura. Tapi sudah direkomendasikan untuk diadakan pemilu susulan pada Kamis (18/4). Kami harus lakukan investigasi kenapa ini terlambat. Pokoknya laporan yang masuk dari daerah akan segera kami tindaklanjuti lalu kemudian kami tunggu bagaimana Bawaslu melihat ini," jelas Ilham.
Sebagaimana diketahui, KPUD Kota Jayapura memutuskan adanya pemilu susulan di 744 TPS yang tersebar di Distrik Abepura dan Jayapura Selatan. Pemilu susulan akan digelar pada Kamis. Hal tersebut diputuskan karena hingga Rabu siang logistik Pemilu masih berada di gudang KPU. Bahkan, Gubernur Papua, Lukas Enembe belum bisa mencoblos karena tidak adanya surat suara.