Sri Mulyani: Kesenjangan Infrastruktur Desa dan Kota Akut

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, perbaikan kesenjangan infrastruktur dapat meningkatkan manfaat dari urbanisasi. Sebelumnya, dari setiap kenaikan 1 persen penduduk perkotaan, Indonesia hanya memperoleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 persen.

Angka itu, kata Sri Mulyani, masih di bawah Cina yang mampu mencapai 9 persen dan India sebesar 7 persen. Hal ini disebabkan oleh kemacetan, polusi, dan risiko bencana akibat tidak memadainya investasi infrastruktur.

"Kita masih menderita infrastructure gap (kesenjangan infrastruktur) akut baik transportasi publik, sanitasi, perumahan, dan manajemen sampah. Masyarakat yang pindah dari desa ke kota tidak dapat lingkungan yang lebih baik dan produktif," ujar Sri Mulyani usai menghadiri seminar bertajuk "Managing Urbanization for Sustainable Cities" di Jakarta, Selasa (19/12).

Untuk mengatasi hal itu, kata Sri Mulyani, pemerintah baik pusat dan daerah berinvestasi di bidang infrastruktur untuk bisa menciptakan lalu lintas barang dan manusia yang lebih efisien. Selain itu, jajaran Kementerian Keuangan juga terus berupaya membangun kapasitas di daerah salah satunya dengan memperbaiki kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemda juga didorong untuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam membangun infrastruktur.

"Selain itu, kita juga perlu belajar dari dunia internasional, bagaimana pengalaman mereka mengelola urbanisasi dengan baik," ujar Sri Mulyani.