Ketika Roem Membela Bung Karno: Citra ‘Old Guard’ Revolusi!

Oleh: Lukman Hakiem*

Pada 15 September 1980, koran 'Kompas' menurunkan tulisan wartawan senior H Rosihan Anwar berjudul: "Perbedaan Analisa Politik Antara Soekarno dan Hatta."

Menurut mantan pemimpin koran Pedoman itu,  waktu Bung Karno masih meringkuk di penjara Sukamiskin, Bandung, menunggu keputusan pengasingan berdasarkan "exhorbitante rechten" yang zalim itu, Bung Karno menulis empat pucuk surat kepada Jaksa Agung dari Mahkamah Agung Jakarta Pusat (Aan den Procureur General van het Hoofdparket te Batavia Centrum) masing-masing tertanggal 30 Agustus, 7, 21, dan 28 September 1933.

Menurut Rosihan, melalui empat suratnya itu Sukarno meminta kepada Jaksa Agung Hindia Belanda supaya dia dibebaskan dari penjara. Bung Karno berjanji tidak akan lagi mengambil bagian dalam urusan politik untuk masa hidup selanjutnya. Bung Karno mengakui betapa tidak bertanggungjawabnya kegiatan-kegiatan politiknya.

Apabila pemerintah Belanda membebaskannya,  Bung Karno berjanji akan bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Akhirnya Sukarno menawarkan untuk menandatangani apa saja yang dikehendaki oleh pemerintah Hindia-Belanda guna memperoleh pembebasan dari penjara Sukamiskin.

Rosihan mengaku, informasi yang dia tulis diperoleh dari buku sarjana Australia, John Ingleson berjudul "Road to Exile --The Indonesian Nationalist Movement 1927-1934" yang diterbitkan oleh Asian Studies Association of Australia,  Southeast Asian Publication Series,  1979. Edisi Indonesia buku ini telah diterbitkan oleh LP3ES,  Jakarta.

Itu Mah Pamali

Membandingkan prilaku politik antara Sukarno dengan Mohammad Hatta,  Rosihan antara lain menulis: "Sebuah perbedaan lain ialah dalam sikap politik terhadap pemerintah jajahan Hindia Belanda. Hatta bersikap teguh, konsisten, dan konsekuen. Sebaliknya Sukarno ahli pidato yang bergembar-gembor,  lekas bertekuk lutut.

Pada bulan Oktober 1980, serangkaian tanggapan terhadap tulisan Rosihan segera muncul di Kompas.
Kolumnis H Mahbub Djunaidi mendatangi dan mewawancarai mantan istri Bung Karno,  Inggit Garnasih. Hasil wawancaranya diturunkan dalam sebuah tulisan berjudul: "Itu Mah Pamali,  Itu Mah Mustahil, Kata Ibu Inggit."

Kolumnis Ayip Bakar menurunkan tanggapan berjudul: "Di Sini Tertutup,  Di Sana Ditelanjangi." Kolumnis Anwar Luthan menanggapi dengan tulisan berjudul: "Antara Taktik dan Asas dalam Politik."

Mahbub dan Luthan mempertanyakan, apakah Rosihan sudah membaca langsung surat-surat Bung Karno yang minta ampun kepada Belanda.

Rosihan yang telah menghebohkan dunia politik dan sejarah modern Indonesia, justru bersikap tidak mau memberi tanggapan balik. "Oleh karena saya tidak menginginkan berkembangnya suatu polemik, maka saya tidak mau menanggapi balik tulisan-tulisan tersebut," kata Rosihan.
 
Rosihan baru merespons,  sesudah mantan Wakil Perdana Menteri, Mr Mohamad Roem, menurunkan tulisan berjudul: "Surat-surat dari Penjara Sukamiskin" (Kompas,  25 Januari 1981).

Ketika tulisan Rosihan terbit di Kompas,  salah seorang keponakan Roem sedang berada di Belanda untuk mengumpulkan bahan-bahan tentang penyerahan atau pengakuan kedaulatan Indonesia. Kepada keponakannya itu, Roem meminta agar dicopykan surat-surat Sukarno yang menghebohkan itu.

Dalam foto copy surat 30 Agustus 1933, Sukarno memulai dengan perkataan bahwa surat ini bersifat "confidenteel" (tidak untuk umum,  rahasia), kecuali jika dia bersalah melakukan "woordbreuk" (mengingkari janji).

Sesudah itu Sukarno memohon agar dia --begitu juga istri, anak, ibu,  dan ayahnya yang sudah tua-- jangan diapa-apakan dan membebaskan dari tuntutan hukum selanjutnya.

Surat pertama ini yang palin panjang,  tiga halaman lebih sedikit. Surat kedua, 7 September 1933, memperkuat surat pertama antara lain bahwa Sukarno bersedia menerima syarat apapun untuk memungkinkan pembebasannya.
Surat ketiga, 27 September 1933, Sukarno melampirkan dua surat: (1) dialamatkan kepada istrinya,  dan (2) untuk Pengurus Besar Partai Indonesia (Partindo).

Inti suratnya ialah untuk benar-benar memutuskan semua ikatan antara Sukarno dan istrinya dengan partai dan kawan-kawan separtai. Kepada Inggit,  Sukarno meminta agar menutup semua pintu bagi semua bentuk politik.  Kepada PB partindo disampaikan pemberitahuan pengunduran diri sebagai Ketua Umum dan anggota Partindo.

Nah, empat pucuk surat permohonan ampun Bung Karno di Belanda,  menurut Roem,  tidak lebih dari salinan belaka.  Akan tetapi,  salinan yang otentik.  Artinya salinan yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu.
Salinan itu diketik,  dan tidak disertai tanda tangan Sukarno, hanya dicantumkan kalimat: "ditandatangani oleh Sukarno." Di bawahnya ditandai dengan formula: "Voor eensluidend afscrift, de Gouvernement-secretaris", kemudian ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan.
 
"Ini berarti," tulis Roem, "dari surat palsu juga dapat dibuat salinan yang otentik." Jika yang ada di Belanda hanya salinan,  berarti surat asli yang ditandangani oleh Bung Karno --kalau ada--masih ada di Indonesia.  Melalui keponakannya,  Roem sudah mengecek ke Arsip Nasional, ternyata juga tidak ada.

Kepada Mahbub, Ibu Inggit mengaku tidak pernah menerima surat dari Sukarno saat suaminya itu dipenjara."Meskipun kesaksian seorang istri dalam urusan pengadilan tidak banyak bobotnya," tulis Roem, "setidaknya hal itu menimbulkan pertanyaan."

Tentang surat ke PB Partindo, Roem telah bertanya kepada bekas pemimpin Partindo,  Soediro. "Bapak Soediro menerangkan tidak pernah mendengar,  dan menambahkan bahwa jika itu benar, tentu di waktu itu sudah menimbulkan kegoncangan dalam Partindo," kata tokoh partai Masyumi yang dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Sukarno.

Dari penelusurannya itu,  Roem menulis: "Surat-surat Bung Karno yang ada di Belanda,  yang hanya berupa salinan otentik,  belum meyakinkan saya bahwa Sukarno sendiri yang menulisnya, atau mengetiknya,  atau suruh mengetik."
Roem juga menemukan beberapa kesalahan dalam bahasa Belanda yang digunakan dalam salinan surat Sukarno yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang lulusan HBS.

Barulah pada 14 Februari 1980, Rosihan Anwar menjawab. Dalam tanggapan baliknya terhadap tulisan Roem, Rosihan menulis: "Sebabnya saya mengutip surat-surat Ir Sukarno, sebab saya mengemukakan Sukarno minta ampun dan lekas bertekuk lutut di depan Pemerintah Hindia-Belanda, bukan saja karena saya mau menunjukkan perbedaannya dengan Dr Mohammad Hatta yang lain sifatnya, melainkan juga karena setahu saya, begitulah salah satu kelemahan Sukarno.

Rosihan kemudian mengingatkan para pembacanya mengenai peristiwa di tahun 1948 ketika Presiden Sukarno menyatakan kepada rakyat --dan keterangan itu dimuat dalam majalah politik Siasat yang dipimpin Rosihan-- bahwa dia akan memimpin perang gerilya melawan Belanda.

"Tetapi apa yang terjadi tidak lama kemudian,  yakni pada tanggal 19 Desember 1948, tatkala tentara Belanda menduduki lapangan terbang Maguwo dan sedang bergerak menuju kota Yogyakarta?" tanya Rosihan.

Menurut Rosihan,  Presiden Sukarno justeru menyuruh Kepala Rumah Tangga Istana supaya keluar istana sambil membawa kain putih tanda menyerah kepada Belanda,  dan tidak pernah memenuhi janjinya untuk memimpin perang gerilya melawan Belanda. "Kebalikannya yang terjadi,  ia membiarkan dirinya ditawan oleh tentara Belanda," tulis Rosihan.

Terhadap tuduhan bertekuk lutut ini, Roem menjawab bahwa Rosihan hanya berhasil bahwa Sukarno berjanji untuk memimpin perang gerilya. Akan tetapi Rosihan tidak tahu atau lupa bahwa pada 19 Desember 1948, sekitar pukul 10 pagi,  kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta bersidang dan memutuskan: memberi mandat kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara untuk melanjutkan perjuangan dengan membentuk Pemerintah Darurat,  dan pemerintah tetap tinggal di Yogyakarta.
 
"Karena tidak seorangpun dari Pemerintah yang pernah mengatakan akan ikut atau memimpin gerilya,  maka keputusan itu terang ditujukan kepada Sukarno," tulis Roem. Bahwa keputusan itu tidak dimuat di "Siasat" yang dipimpin Rosihan, tidak berarti keputusan kabinet itu tidak ada.

Tulisan Roem disambut dengan penuh suka cita oleh koran Merdeka pimpinan BM Diah. Koran kaum nasionalis ini pada 16 Februari 1981 menurunkan Tajuk Rencana yang memuji tulisan Roem yang dengan kesadaran seorang ‘old guard’ revolusi Agustus 1945 telah mengupas cara-cara spekulatif yang dipakai Rosihan Anwar untuk membuat suatu tulisan yang pada pokoknya adalah: Sukarno seorang pengecut, seorang yang menyerah, dan kompromis dengan Belanda.

Mengapa Roem yang bukan saja partainya dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Sukarno, bahkan dirinya pernah dijebloskan oleh rezim Sukarno ke penjara selama 4 tahun 4 bulan tanpa diadili,  justru membela orang yang memenjarakannya?

Mengenai ini,  Roem menulis, "Tentang Bung Karno saya beberapa kali menulis karangan dalam mana saya menyoroti pribadinya dan kebijaksanaannya."

Menurut Roem,  Bung Karno sering kehilangan obyektifitas sama sekali, lebih-lebih tentang penghargaannya kepada Hatta dan Sutan Sjahrir. "Saya rasa tidak ada satu perkataanpun yang perlu saya tarik kembali," tulis Roem.

Roem mengingatkan, "Kita telah mendirikan patung Bung Karno untuk menghormatinya sebagai Proklamator bersama Bung Hatta." Menurut bekas Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri yang namanya terabadikan dalam Persetujuan Roem-Roijen, kalau kita memandang Bung Karno sebagai seorang yang gampang bertekuk lutut, bagaimana kita harus memandang diri kita sendiri.
 
Roem menegaskan menjaga citra Presiden pertama Republik Indonesia,  adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa.  

*Lukman Hakiem, peminat sejarah, mantan staf ahli Wapres Hamzah Haz dan M Natsir.