RPP Pengampunan Pajak Dinilai Dapat Tingkatkan Kepatuhan

Antara/Aloysius Jarot Nugroho
Sejumlah petugas memberikan sosialisasi amnesti pajak kepada pedagang.
Rep: eko supriyadi Red: Budi Raharjo

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Konsultan Pajak Danny Darussalam Tax Centre (DDTC) Herjuno Wahyu Aji menilai, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait harta pengampunan pajak harus dikembalikan kepada apa yang menjadi esensi dari tax amnesty atau pengampunan pajak.

RPP harus menjadi jembatan atau transisi kepada era penegakan hukum pajak yang lebih ketat. RPP ini nantinya ditujukan sebagai landasan hukum terkait dengan tindak lanjut dari Pasal 18 dari UU Pengampunan Pajak.

"Dengan demikian, adanya RPP ini justru menjadi penanda upaya pemerintah pasca-tax amnesty untuk meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan data yang dimiliki," ucap Aji, saat dihubungi, Jumat (12/5).

RPP ini, lanjut dia, juga menandakan kebijakan pemerintah yang berkesinambungan dan tidak berhenti setelah tax amnesty. Sehingga, Aji optimistis RPP tersebut nantinya dapat meningkatkan kepatuhan.

"Justru harus ada kesinambungan antara program TA dengan program-program selanjutnya," ujar dia.

 
Berita Terpopuler

Dewan Soroti Hilangnya 36 Bus Bekas Transjakarta pada 2021

Petani Mengaku Diminta Rp 598 Juta dalam Seleksi Polwan, Ini Klarifikasi Polda Metro Jaya

Ada 36 Bus Transjakarta Hilang di Terminal Pulogebang, Begini Respons Dishub DKI

Kabar Terbaru, Polisi Tangkap Pegi, Buronan Pembunuh Vina di Bandung

Amal Clooney Rupanya Punya Peran Penting dalam Penerbitan Surat Penangkapan Netanyahu

Helikopter Presiden Iran Jatuh, Pengamat: Jika Israel Terlibat akan Terjadi Perang Besar

Norwegia Jadi Negara Pertama yang Nyatakan Siap Tangkap Netanyahu

Jawaban Kemendikbudristek Atas Pertanyaan, 'Ke Mana Larinya Anggaran Pendidikan Rp 665 T?'

Cina Respons Langkah Jaksa ICC Ajukan Surat Penangkapan Terhadap Netanyahu

Satu Penumpang Singapore Airlines Meninggal Dunia Akibat Turbulensi Parah di Pesawat