Pemerintah Sepakat Harus Ada Reformasi Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, ​JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut pemerintah sepakat harus ada reformasi di bidang hukum. Hal ini setelah KPK menangkap tangan sejumlah hakim dan pejabat di lingkungan Mahkamah Agung.

"Ini memperlihatkan pada kita bahwa persoalan korupsi ini masih belum berjalan dengan baik. Dengan demikian reformasi di bidang ini perlu dipikirkan secara matang," kata Pramono di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (30/5).

Dia sendiri mengaku geram dengan mental koruptif para penegak hukum yang tertangkap tangan menerima suap. Pramono menyebut mereka telah mengotori tangannya sendiri.

Sementara itu, dia mengapresiasi kerja KPK yang telah menegakkan hukum di lingkungan penegak hukum sendiri. "Inilah sebenarnya, menjadi penjaga dari penegakan hukum," ucapnya.

Karena itu, Pramono mengatakan pemerintah terus menampung masukan dari publik mengenai reformasi hukum di Indonesia. Dalam waktu dekat, kata dia, Presiden akan menggelar rapat untuk membahas hal tersebut secara mendalam.

​"Akan segera dirumuskan dalam rapat terbatas," kata Seskab.