Lima Rekomendasi ICMI untuk Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Persoalan yang dihadapi Indonesia kian menantang. Era pasar bebas, ancaman perubahan iklim, ketegangan politik dunia, ancaman terorisme global, hingga persoalan kemiskinan di dalam negeri.

Karena itu, dalam peringatan ke-25 tahun dan Muktamar ke-6, ICMI merekomendasikan seluruh elemen bangsa untuk menyatukan hati, pikiran, dan tenaga untuk membangun Indonesia bermartabat melalui pendekatan rahmatan lil alamin.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) terpilih periode 2015-2020, Jimly Asshiddiqie. (Baca Juga: Ini Isi Pesan Video Habibie di MUktamar ICMI)

Pria yang sebelumnya menjadi Ketua Dewan Penasehat ICMI itu mengatakan, pendekatan rahmatan lil alamin yang berarti berkah bagi seluruh alam merupakan pendekatan bukan hanya untuk umat Islam saja melainkan untuk seluruh umat manusia dan alam.

"Dalam konteks membangun Indonesia bermartabat, pendekatan ini mencakup penguatan iman takwa (imtak) yang mewujud dalam kesalehan diri dan sosial, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja politik dan hukum yang bersi, serta berorientasi kerakyatan, karya ekonomi yang mandiri, dan kehidupan sosial yang bermartabat," katanya di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Ahad (13/12).

Dengan cakupan aspek-aspek tersebut, tentu meliputi pembangunan karakter, pengembangan riset dan penguasaan teknologi, pemberantasan korupsi, pencermatan implementasi kerjasama ekonomi MEA, dan Trans Pacific Partnership (TPP).

Jimly melanjutkan, pendekatan rahmatan lil alamin untuk membangun Indonesia bermartabat hendaknya ditempuh oleh semua pihak mulai dari pejabat tinggi dan aparat pemerintah, aparat penegak hukum dan keamanan, pelaku politik, alim ulama, dan akademisi, hingga semua komponen masyarakat madani termasuk LSM dan organisasi-organisasi kemasyarakatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jimmly mengatakan, iman dan takwa (imtak) merupakan landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian penguatan iman dan takwa merupakan hal yang pertama perlu dilakukan bagi Indonesia sehingga mewujud dalam kesalehan pribadi dan sosial.

"Seluruh bangsa Indonesia perlu didorong memiliki kesalehan pribadi dan sosial terutama para pemimpin bangsa, aparat negara, dan pemimpin masyarakat," ucapnya.

Demi meningkatkan hal ini. ICMI juga terus mendorong gerakan shalat berjamaah dan memakmurkan masjid, transformasi kurikulum pendidikan agama agar mengarah pada pendekatan rahmatan lil alamin.

Pencegahan pronografi, narkoba, hingga perilaku menyimpang seperti lesbian, gay, bisexual, dan transeksual (LGBT) serta penguatan karakater jujur, berintegritas, bersahaja, dan miliki solidaritas sosial yang kuat merupakan bagian dari penguatan iman takwa yang mewujud pada kesalehan pribadi dan sosial.

"Itulah yang menjadi esensi dasar gerakan revolusi mental yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK," lanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM --  Jimly menilai, bangsa-bangsa maju dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang menguasai iptek tingkat tinggi. Jika hendak menjadi bangsa maju dan sejahtera, Indonesia harus menguasai iptek tingkat tinggi.

"Indonesia sudah merintis teknologi nuklir dan dirgantara sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang dilanjutkan penguatan teknologi tinggi dan strategis di masa Presiden Soeharto dan BJ Habibie," kata Jimly.

Pengembangan iptek tersebut, lanjutnya, sempat rusak oleh 'pelecehan' yang dilakukan dunia politik Indonesia terhadap teknologi tinggi, dan implikasi kerusakannya berlangsung hinga bertahun-tahun kemudian.

"Ini yang perlu disadari semua pihak, terutama oleh para politisi, ekonom, pelaksana hukim, hingga pegiat LSM. Peningkatan anggaran serta perlindungan hukum terhadal riset perlu menjadi prioritas. Putra Indonesia yang menjadi ilmuwan yang diakui bukan hanya BJ Habibie, melainkan sangat banyak ermasuk penemu teknologi 4G Khoirul Anwar yang sampai sekarang tidak dikenal oleh masyarakat Indonesia," sambungnya.

Ia menambahkan, pengembangan teknologi dirgantara dan teknologi nukir untuk keperluan damai yang telah dirintis dari masa presiden Soekarno harus dibankitkan kembali, bahkan dipercepat dengan akselerasi tinggi.

"Pembodohan rakyat soal nuklir oleh politik kepentingan yang disetir asing dengan kedok kepedulian lingkungan harus diakhiri. Seluruh negara maju yang juga peduli lingkungan telah memakai nuklir secara optimal untuk listrik dan kepentingan damai lainnya," ia menambahkan.

Pada saat yang bersamaan, penguasaan aplikasi teknologi informasi di masyarakat juga perlu terus diperkuat.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM --  Jimly menilai, sudah beberapa dekade lamanya Indonesia tersandera praktik politik dan pelaksanaan hukum yang kotor dan berpihak pada kepentingan elit. Hal tersebut bukan hanya terjadi di masa orde baru, melainkan juga setelah reformasi.

Harapan untuk mendapatkan pemerintahan, politik, serta pelaksanaan hukum yang bersih tidak terpenuhi. "Praktik moral hazard malah menjadi-jadi," ungkapnya.

ICMI, kata dia, menegaskan etika yang didasarkan pada sila Ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi landasan politik, hukum, dan pelaksanaan negara sama sekali diabaikan.

Pihak-pihak yang harus mengawal etika, ia nilai, malah mengabaikan etika, dan cenderung bekerja untuk kepentingan elit. Masalah etika dalam kasus Freeport sekarang menjadi ujian seberapa bersungguh-sungguh kalangan politik dan hukum menganggal penting etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lanjutnya.

"Saatnya dunia politik Indonesia dibebaskan dari kepentingan uang dan ditransformasikan ke pendekatan ideologis kesejahteraan masyarakat. Saatnya reformasi penegakan hukim dilakukan melalui penbinaan dan penggantian aparat, hingga penataan sistem administrasi hukum dan remunerasi," katanya melanjutkan.

Menurut Jimly, reformasi birokrasi lewat penyederhanaan sistem administrasi birokrasi yang sejalan dengan penguatan transparansi juga perlu menjadi prioritas. Begitu pula penguatan peran secara semestinya lembaga-lembaga negara MPR dan DPD hingga KPK yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi bersama kepolisian dan kejaksaan.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM --  Jimly mengungkapkan, dalam sejarah bangsa ini, Indonesia belum pernah mengalami kesenjangan ekonomi selebar sekarang. Dengan indeks rasio gini 0.41, kesejahteraan masyarakat benar-benar terpolarisasi.

"Mayoritas masyarakat (umat Islam) hanya menguasai minoritas porsi ekonomi nasional, sedangkan minoritas (non Islam) menguasai mayoritas porsi ekonomi nasional," ujar Jimly.

Alih-alih bersatu dan membangun politik bersih untuk menajukan ekonomo masyarakat, ia mengatakan, banyak pemimpin umat justru meributkan perbedaan pandangan keagamaan dan bahkan terlibat dalam politik kepentingan yang kotor.

Ia berharap, kesejangan ekonomi harus segera diatasi karena membahayakan, bukan hanya bagi unat Islam secara ekonomi, melainkan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Penguatan ekonomi maritim, pertanian, dan i dustri yang didukung pe uh oleh sistem logistik yang efektif perlu dipercepat. Itu hal fundamental untuk dapat menikiki perekonomian yang kuat," tambah dia.

Selain itu, pembangunan ekonomi pedesaan, syariah, penguatan UKM lewat teknologi tepat guna dan optimalisasi aplikasi teknologi juga bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat. Ia memandang, kemandirian energi yang dapat terpenubi dari sumber energi tradisional, nuklir, dan energi terbarukan menjadi kebutuhan yang penting.

"Untuk mendukung semua itu, implementasi kerjasama antar negara seperi MEA dan TPP perlu dilakukan secara cermat," sambung Jimly.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM --  ICMI menyoroti bencana lingkungan sepanjang 2015, akibat tidak janggungjawabnya pelaku usaha di bidang perkebunan, dan kegagalan pemerintah mengantisipasi dampak pembakaran hutan dan lahan perkebunan yang telah membuat jutaan warga Indonesia terpapar kabut asap.

"Pencegahan pembakaran hutan dan lahan di masa mendatang harus menjadi prioritas dibarengi dengan penguatan kapasitas pengendalian dan pemadam kebakaran hutan," paparnya.

Upaya membangun kehidupan sosial yang bermartabat, ia katakan, juga mencakup aspek kesehatan. Untuk itu, perlu adanya peningkatan pelayanan jaminan kesehatan seperti BPJS, dan promosi hidup sehat perlu menjadi prioritas.

Begitu pula dengan aspek sosial lainnya seperti, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, anak jalanan, penanganan korban narkoba dan HIV Aids, penanganan dan pemberdayaan korban bencana, hingga penumbuhan solidaritas sosial di berbagai aspek masyarakat.