Wamenhub: Urusan Halim di Pemerintahan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyerahkan permasalahan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma kepada pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.  Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) dalam amar putusannya memutuskan, PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS), anak usaha Lion Group, sebagai pengelola resmi bandara yang terletak di timur ibu kota Jakarta tersebut. 

"Kita lihat pemerintahan baru.  Karena ini substansial kan," ujar Bambang sambil terburu-buru melangkah saat ditemui di gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Kamis (16/10).  Bambang enggan menanggapi apakah Kemenhub sebagai regulator menerima atau menolak putusan MA yang juga memerintahkan Induk Koperasi TNI AU (Inkopau) dan PT Angkasa Pura II (AP II), untuk segera melakukan pengosongan di Bandara Halim.

Saat ditanya bagaimana pengelolaan bandara Halim selama ini, Bambang menyebut berjalan normal.  "Tapi ke depan harus dievaluasi dari berbagai aspek.  Kita tunggu saja pemerintahan baru nanti seperti apa," kata Bambang. 

Ditemui terpisah, Panglima TNI Moeldoko belum mengetahui dan memperoleh laporan perihal putusan MA.  "Saya cek dulu," ujar Moeldoko.  "Itu punya TNI AU kok.  Itu base operasional," kata Moeldoko.