Megawati Endus Politik Uang di Pemilukada Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengkritik KPU sebagai penyelenggara Pemilukada Jawa Barat. Bagi Mega, KPU belum mampu menyelenggarakan pemilukada dengan baik.

"Tentu kalau berjalan dengan baik, berjalan baik," kata Megawati kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Megawati mengaku sudah sudah mewanti-wanti agar proses pelaksanaan Pemilukada Jabar berlangsung jujur dan terbebas dari politik uang. Namun, Mega melihat adanya indikasi kecurangan. "Sebelum pemilukada saya membuat konfrensi pers," ujarnya.

Mantan presiden RI itu menyatakan politik uang di pemilukada akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Sebab orang-orang yang memiliki kompetensi tidak akan terpilih menjadi pemimpin karena kalah dengan mereka yang memiliki uang.

"Karena tentunya orang-orang yang betul-betul kompeten tapi tidak punya uang akhirnya selalu tersingkirkan oleh mereka yang memang di dalam suatu perencanaan sudah ingin mempergunakan uang yang sebenarya bukan haknya," kata Megawati.

Politik uang menurut Mega bertolak belakang dengan semangat pemberantasan korupsi. Untuk itu, Megawati menyatakan politik uang tidak bisa dibiarkan.

"Disaat kita ingin memberantas korupsi kenapa politik uang masih terjadi di lapangan. Ini adalah taruhan KPU sebenarnya (untuk menyelesaikan)," ujar Megawati mengakhiri.