Pemerintah Diminta Tanggapi Aksi Mogok Masal Hakim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana mogok masal hakim daerah merupakan sebuah aspirasi yang harus ditanggapi, bukan justru dicemooh, terlebih lagi hal itu demi perbaikan kesejahteraan. Karena itu, anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, mendukung aksi tersebut dan mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki kesejahteraan para hakim di daerah. Tujuannya agar institusi pengadilan semakin bersih dan bisa dipercaya.

Kalau pemerintah masih konsisten dengan agenda penegakan hukum, kata dia, keluh kesah para hakim harus diapresiasi. Karena mereka mengungkap sekaligus menunjukan adanya kelemahan mendasar dalam agenda penegakan hukum di negara ini. "Demi tujuan besar agenda penegakan hukum, keluhan hakim daerah harus direspons dengan kebijakan yang solutif," ungkapnya, Senin (9/4).

Jika tidak ditanggapi, lanjutnya, siapa yang bisa menjamin para hakim untuk tidak mencari dan menekuni kerja sampingan yang bisa saja membiaskan fokus pekerjaan utamanya. Bahkan, kata Bambang, yang paling mengkhawatirkan adalah jika para hakim itu melakukan cara haram dengan melanggar kode etik jabatan atau profesi, alias mengomersilkan jabatan.

Dalam sejumlah kasus di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang melibatkan oknum penegak hukum, modus yang dipilih umumnya komersialisasi jabatan. "Kalau hal yang demikian sampai terjadi, hukum sulit ditegakkan karena akan menjadi komoditi yang diperdagangkan di balik pintu oknum hakim," sergahnya.