Survei: Publik tak Dukung Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Survei yang dilakukan Charta Politika menunjukkan bahwa mayoritas publik menganggap DPR tidak memerlukan kantor yang lebih bagus untuk meningkatkan kinerjanya. Responden di tujuh kota besar menyatakan ketidaksetujuan atas pembangunan gedung baru yang bermewah-mewahan.

Direktur Riset Charta Politika, Yunarto Wijaya, memaparkan sebanyak 80,5 persen responden menyatakan tidak setuju ketika ditanya lewat telepon apakah anggota DPR memerlukan kantor yang lebih bagus untuk meningkatkan kinerja. ''Yang setuju, 14,5 persen,'' kata Yunarto, Rabu (1/9), dalam paparan 'Evaluasi Persepsi Publik dan Media Massa Terhadap DPR 2009-2014' oleh lembaga riset politik Charta Politika.

Mayoritas responden juga menanggapi secara negatif wacana atau kebijakan mengenai kenaikan gaji dan studi banding keluar negeri. Survei yang sama menunjukkan pula kalau kendati anggota DPR periode ini diakui lebih kritis (46,9 persen) dari era sebelumnya, mereka juga dinilai publik (63,7 persen) tidak lebih baik dari anggota periode sebelumnya.

Wakil Ketua BURT, Pius Lustrilanang, menampik kemungkinan pembangunan lantai rekreasi di gedung baru. Katanya, pembahasan BURT belum sampai di situ. Yang bisa dipastikan oleh BURT adalah mereka akan membangun perpustakaan modern bergengsi nasional dan e-parliament. N ind