REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dari sekitar 6.983.692 penduduk DKI yang memiliki hak pilih pada tanggal 11 Juli mendatang, sebesar 66,9 persennya akan memilih pasangan Cagub-cawagub dengan mempertimbangkan program-program yang diusung masing-masing kandidat. Namun ungkap perwakilan Perludem Jakarta, hal ini juga tidak menjadi jaminan akan meyakinkan warga memilih sampai pada tahap ke bilik suara.
Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan mengapa program atau janji-janji calon kepala daerah ini tidak bisa sepenuhnya meyakinkan warga memilih hingga ke bilik suara. Koordinator Perludem, Titi Anggraeni, mengatakan alasan yang utama ialah tingginya apatisme warga Ibu Kota.
Warga Jakarta, kata Titi, kebanyakan tidak mengindahkan program-program yang dijanjikan pasangan cagub-cawagub. Sebab menurut Titi, warga begitu apatis selain karena tidak peduli dengan janji-janji yang diusung calon, juga karena politisasi birokrasi yang dijadikan mesin pemenangan salah satu calon di pemilukada nanti.
''Salah satunya politik uang, sehingga terutama warga menengah ke bawah tidak melihat secara objektif lagi, tetapi apa yang ia butuhkan saat ini,'' tutur Titi, Ahad (8/7), dalam acara 'Mau Ngapain Nih Kite di Bilik Suara pada 11 Juli?', di Jakarta.
Ungkap Titi, adanya politik uang, membuat masyarakat tidak lagi mementingkan masa depan Jakarta hingga lima tahun ke depan, tetapi lebih pada situasi yang ada saat ini. ''Karena faktor ekonomi dan mereka butuh, ya sudah yang ada saat ini saja yang diambil,'' ujarnya.
Sedangkan menurut Sosiolog FISIP UI Thamrin Amal Tomagola, terlebih sistem pemilu-pemilukada di Indonesia lah yang masih kurang mengikat sehingga membuat sejumlah warganya tidak antusias menggunakan hak pilihnya. ''Di Australia warganya wajib 'ain, harus gunakan hak pilih mereka. Kalau di kita masyarakatnya sepertinya fardu kifayah,'' ujar Thamrin
Ikuti Whatsapp Channel Republika
