REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM --  Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat mengakui telah terjadi alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk keperluan perumahan.

Namun, total lahan sawah beririgasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik hingga saat ini bertambah dari sekitar 227 ribu hektar pada 2007-2008 menjadi 256 ribu hektar pada tahun 2013.

“Secara prinsip, bahwa alih fungsi lahan terjadi iya, tapi di BPS tidak ada (data) alih fungsi lahan kemana dan menjadi apa,” ujar Kepala Dinas Pertanian, Husnul Fauzi kepada Republika di Kota Mataram, Selasa (17/11).

Ia menuturkan, jumlah lahan sawah beririgasi yang ada di NTB bertambah dari sekitar 227 ribu hektar menjadi 256 ribu hektar pada tahun 2013. Terdapat 29 ribu hektar lahan sawah yang bertambah.

Dirinya menuturkan terkait dengan lahan, dinas pertanian akan melakukan identifikasi dan kajian terhadap data tentang lahan pertanian. Sebab, meskipun terjadi alih fungsi lahan namun secara akumulatif, jumlah lahan pertanian tidak berkurang. “Secara normal, masyakarat banyak melakukan pencetakan sawah termasuk pemerintah, Swadaya masyarakat lebih besar,” ungkapnya.

Terkait dengan keluhan Kementerian Pertanian yang sulit memperoleh data alih fungsi lahan di daerah. Husnul menilai jika memang memerlukan data maka bisa langsung meminta. Apalagi, pemerintah pusat mempunyai cara untuk mengaudit lahan melalui udara. “Kalau mengeleuhkan data minta dong,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan alih fungsi lahan di NTB antara lain untuk keperluan perumahan penduduk. Selain itu, banyak tegal dan huma yang berubah menjadi sawah untuk keperluan hidup masyarakat.