REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 55/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat (1)...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Rizky Suryarandika, Zainur Mashir Ramadhan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly berjanji akan bekerja sesuai hukum dalam memverifikasi keabsahan Kongres Luar Biasa (KLB)...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dikabarkan ditunjuk Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang diketuai Moeldoko menjadi pengacara. Namun, kubu Demokrat versi KLB...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membantah kabar yang menyebutkan dia ditunjuk sebagai kuasa hukum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dengan Ketua...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Febrianto Adi Saputro, Novitan Intan, Antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menghapus lampiran poin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pencabutan ketentuan tentang investasi minuman keras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyapa teman-teman lama dalam sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumbawa di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (28/1). Teman-teman lama itu,...

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Selamat Ginting/Wartawan Senior Republika Salah satu yang menjadi tantangan saya ketika bergabung dengan Media Group adalah permintaan big boss Surya Paloh. "Saya butuh wartawan investigator, saya ingin Bung...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengecam keras pembantaian terhadap satu keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang dilakukan oleh anggota Mujahidin Indonesia Timur...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan kepala daerah. Pun demikian dengan presiden...

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tidak bisa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 tidak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menghormati tokoh-tokoh yang kembali membentuk Partai Masyumi. Namun, dia mengingatkan, bahwa untuk membentuk partai politik baru sangatlah berat. “Membuat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menghormati tokoh-tokoh yang kembali membentuk Partai Masyumi. Namun, ia mengingatkan, untuk membentuk partai politik baru sangatlah berat. “Membuat partai baru...

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) periode 2004-2007, Yusril Ihza Mahendra, menganggap wajar seorang presiden tidak membaca apa yang ditandatanganinya, termasuk dalam meneken sebuah rancangan undang-undang (RUU) agar berlaku...