Tuesday, 21 Safar 1443 / 28 September 2021

Tuesday, 21 Safar 1443 / 28 September 2021

INDEX BERITA

Penggugat: Saksi Jokowi Sebut Cacat Prosedur RUU Ciptaker

Wednesday, 09 Sep 2020 19:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang perkara gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja berlanjut pada Selasa (8/9) kemarin. Tim Advokasi Penggugat mencatat sejumlah keterangan saksi yang menunjukkan adanya...

YLBHI: Ada Empat Pola Tindakan Teror dalam Ruang Demokrasi 

Thursday, 04 Jun 2020 09:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan, terdapat empat pola tindakan teror dalam ruang demokrasi saat ini, yaitu intimidasi, peretasan, kriminalisasi, dan pengawasan. Keempat pola tersebut dilakukan pemerintah...

ICW: Menkumham tak Berpihak pada Pemberantasan Korupsi

Thursday, 02 Apr 2020 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai tak setuju dengan usulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, yang...

Koalisi Masyarakat Sipil: Darurat Sipil Bersifat Represif

Wednesday, 01 Apr 2020 00:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil menilai kebijakan darurat sipil dalam penanganan Covid-19 di Indonesia bersifat represif. Itu karena kebijakan tersebut memberi wewenang yang sangat besar kepada penguasa darurat...

Ada Wabah Corona, DPR Diminta tak Prioritaskan Omnibus Law

Monday, 30 Mar 2020 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI resmi membuka masa sidang pada Senin (30/3) ini melalui Rapat Paripurna yang digelar dengan protokol Covid-19. Dalam pembukaan sidang di tengah pandemi ini, Yayasan Lembaga...

YLBHI: Larangan Rekam Persidangan Bisa Picu Mafia Peradilan

Thursday, 27 Feb 2020 06:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menanggapi penerbitan peraturan terkait tata tertib persidangan, dimana pengambilan foto, rekaman suara, rekaman tv harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang...

YLBHI Catat 50 Masyarakat Adat Dikriminalisasi Selama 2019

Monday, 09 Dec 2019 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Siti Rahma Mary, menyebutkan, peraturan perundang-undangan terkait masyarakat adat yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan yang ada. Bahkan, kata...

YLBHI Minta Jokowi Evaluasi Polri

Tuesday, 22 Oct 2019 15:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lemabaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengevaluasi Polri. Sebab, banyak ditemukan tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam menangani...

Kantor LBH Medan Dilempar Bom Molotov

Saturday, 19 Oct 2019 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan di Jalan Hindu Nomor 13, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal...

YLBHI: Pelarangan Demo Hingga 20 Oktober Inkonstitusional

Tuesday, 15 Oct 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan pihaknya mengkritisi larangan aksi unjuk rasa hingga 20 Oktober mendatang. Menurutnya, pelarangan tersebut merupakan tindakan inkonstutisional.  "Hak menyampaikan pendapat,...

YLBHI Prediksi Perlindungan HAM Makin Kelam

Monday, 14 Oct 2019 20:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memprediksi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penegakan hukum di Indonesia untuk lima tahun ke depan akan semakin kelam. Hal...

Jika RKUHP Disahkan, YLBHI: Penjara Makin Penuh

Saturday, 21 Sep 2019 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua YLBHI Asfinawati menilai jika RKUHP disahkan tanpa ada perubahan atau sama seperti yang sekarang maka makin banyak orang dipenjara. Padahal, Kementerian Hukum dan HAM kerap...

YLBHI: Banyak Pasal Multitafsir di RKUHP

Saturday, 21 Sep 2019 12:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menilai masih banyak pasal yang multitafsir dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi menjadi persoalan apabila diterapkan...

YLBHI Sebut 10 Nama Capim KPK Bermasalah

Tuesday, 03 Sep 2019 17:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, mengatakan masih ada nama-nama bermasalah dari 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) yang sudah diserahkan...

YLBHI Minta Pembatasan Akses Internet di Papua Dihentikan

Saturday, 31 Aug 2019 16:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, pelambatan internet di Papua harus dihentikan. Itu perlu dilakukan agar masyarakat dapat bertukar informasi tentang apa yang...