Thursday, 20 Rajab 1442 / 04 March 2021

Thursday, 20 Rajab 1442 / 04 March 2021

INDEX BERITA

YLBHI: Hentikan Proses Hukum Kasus KM50

Thursday, 04 Mar 2021 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyarankan proses hukum kasus bentrokan antara polisi dan Laskar Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, yang biasa disebut kasus KM 50,...

Soal Insiden FPI, YLBHI Minta Kepolisan Evaluasi Total

Tuesday, 12 Jan 2021 21:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Kepolisian RI harus melakukan evaluasi total terkait pembunuhan tanpa proses hukum dalam insiden kematian anggota Front Pembela Islam (FPI) yang...

'Selesaikan Semua PP Turunan UU Antiterorisme, Baru Perpres'

Friday, 27 Nov 2020 07:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur, mempertanyakan, urgensi pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dalam Kontraterorisme. Padahal, aturan-aturan turunan setingkat peraturan pemerintah...

YLBHI: UU Cipta Kerja Sudah Cacat Formil

Wednesday, 04 Nov 2020 00:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyesalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terburu-buru ditandatangani dan diberi nomor oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai...

Peringatan Komnas HAM, YLBHI, Amnesty ke Polri Terkait KAMI

Thursday, 22 Oct 2020 14:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Fath Risalah, Haura Hafizhah, Ronggo Astungkoro, Arif Satrio Nugroho, Ali Mansur Penangkapan dan proses hukum sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait demo menolak UU Cipta...

YLBHI Nilai Terjadi Kriminalisasi Hukum Terhadap Ahmad Yani

Wednesday, 21 Oct 2020 14:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai, upaya penangkapan yang dilakukan kepolisian terhadap Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani merupakan...

LBH-YLBHI Ungkap 13 Tindakan Represif Aparat Saat Demo

Friday, 09 Oct 2020 22:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)  mengecam tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Ketua YLBHI Asfinawati mengungkapkan pihaknya menerima banyak laporan dari...

YLBHI Nilai Polisi Jadi Alat Rezim Gagalkan Demo UU Ciptaker

Thursday, 08 Oct 2020 19:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai, Kepolisian menjadi alat rezim untuk menggagalkan gelombang aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, sesuai...

Penggugat: Saksi Jokowi Sebut Cacat Prosedur RUU Ciptaker

Wednesday, 09 Sep 2020 19:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang perkara gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja berlanjut pada Selasa (8/9) kemarin. Tim Advokasi Penggugat mencatat sejumlah keterangan saksi yang menunjukkan adanya...

YLBHI: Ada Empat Pola Tindakan Teror dalam Ruang Demokrasi 

Thursday, 04 Jun 2020 09:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan, terdapat empat pola tindakan teror dalam ruang demokrasi saat ini, yaitu intimidasi, peretasan, kriminalisasi, dan pengawasan. Keempat pola tersebut dilakukan pemerintah...

ICW: Menkumham tak Berpihak pada Pemberantasan Korupsi

Thursday, 02 Apr 2020 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai tak setuju dengan usulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, yang...

Koalisi Masyarakat Sipil: Darurat Sipil Bersifat Represif

Wednesday, 01 Apr 2020 00:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil menilai kebijakan darurat sipil dalam penanganan Covid-19 di Indonesia bersifat represif. Itu karena kebijakan tersebut memberi wewenang yang sangat besar kepada penguasa darurat...

Ada Wabah Corona, DPR Diminta tak Prioritaskan Omnibus Law

Monday, 30 Mar 2020 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI resmi membuka masa sidang pada Senin (30/3) ini melalui Rapat Paripurna yang digelar dengan protokol Covid-19. Dalam pembukaan sidang di tengah pandemi ini, Yayasan Lembaga...

YLBHI: Larangan Rekam Persidangan Bisa Picu Mafia Peradilan

Thursday, 27 Feb 2020 06:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menanggapi penerbitan peraturan terkait tata tertib persidangan, dimana pengambilan foto, rekaman suara, rekaman tv harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang...

YLBHI Catat 50 Masyarakat Adat Dikriminalisasi Selama 2019

Monday, 09 Dec 2019 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Siti Rahma Mary, menyebutkan, peraturan perundang-undangan terkait masyarakat adat yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan yang ada. Bahkan, kata...