REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyarankan proses hukum kasus bentrokan antara polisi dan Laskar Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, yang biasa disebut kasus KM 50,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Kepolisian RI harus melakukan evaluasi total terkait pembunuhan tanpa proses hukum dalam insiden kematian anggota Front Pembela Islam (FPI) yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M Isnur, mempertanyakan, urgensi pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dalam Kontraterorisme. Padahal, aturan-aturan turunan setingkat peraturan pemerintah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyesalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terburu-buru ditandatangani dan diberi nomor oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Fath Risalah, Haura Hafizhah, Ronggo Astungkoro, Arif Satrio Nugroho, Ali Mansur Penangkapan dan proses hukum sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait demo menolak UU Cipta...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai, upaya penangkapan yang dilakukan kepolisian terhadap Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani merupakan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)  mengecam tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Ketua YLBHI Asfinawati mengungkapkan pihaknya menerima banyak laporan dari...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai, Kepolisian menjadi alat rezim untuk menggagalkan gelombang aksi demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal, sesuai...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang perkara gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja berlanjut pada Selasa (8/9) kemarin. Tim Advokasi Penggugat mencatat sejumlah keterangan saksi yang menunjukkan adanya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan, terdapat empat pola tindakan teror dalam ruang demokrasi saat ini, yaitu intimidasi, peretasan, kriminalisasi, dan pengawasan. Keempat pola tersebut dilakukan pemerintah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai tak setuju dengan usulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyarakat sipil menilai kebijakan darurat sipil dalam penanganan Covid-19 di Indonesia bersifat represif. Itu karena kebijakan tersebut memberi wewenang yang sangat besar kepada penguasa darurat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI resmi membuka masa sidang pada Senin (30/3) ini melalui Rapat Paripurna yang digelar dengan protokol Covid-19. Dalam pembukaan sidang di tengah pandemi ini, Yayasan Lembaga...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menanggapi penerbitan peraturan terkait tata tertib persidangan, dimana pengambilan foto, rekaman suara, rekaman tv harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI, Siti Rahma Mary, menyebutkan, peraturan perundang-undangan terkait masyarakat adat yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan yang ada. Bahkan, kata...