Saturday, 18 Safar 1443 / 25 September 2021

Saturday, 18 Safar 1443 / 25 September 2021

INDEX BERITA

Wakil Ketua MPR: Realisasikan Undang-undang Masyarakat Adat

Wednesday, 15 Sep 2021 23:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, berharap, semua pihak, termasuk para pimpinan di parlemen, bergerak bersama untuk mewujudkan undang-undang masyarakat adat, sebagai upaya negara mewujudkan perlindungan bagi...

Nasdem: Amandemen UUD 1945 Seperti Gempa Tektonik

Monday, 13 Sep 2021 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari, menilai kekhawatiran sejumlah pihak jika amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945 dilakukan bisa membuka 'kotak pandora' mungkin saja terjadi....

Jimly Ajak ICMI Susun Peta Jalan Kebijakan Nasional

Thursday, 09 Sep 2021 18:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, mengajak konstituennya untuk menyusun peta jalan kebijakan nasional Indonesia 2025-2045.  Hal yang dia sebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)...

Rencana Amendemen UUD 1945 tidak Bisa Terburu-buru

Sunday, 05 Sep 2021 11:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Dr Fahri Bachmid menilai rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak bisa diputuskan secara terburu-buru dan...

Upaya Lampung Menjaga Kerukunan dan Toleransi Diapresiasi 

Thursday, 02 Sep 2021 02:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG— Kemajemukan dan toleransi yang ada di Lampung telah menunjukkan bahwa warga Lampung  menjujung tinggi empat pilar kebangsaan. Hal itu terbukti dari ragam budaya dan suku yang ada...

Wakil Ketua MPR: Amendemen UUD Perlu Libatkan Elemen Bangsa 

Thursday, 02 Sep 2021 02:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyatakan partisipasi semua elemen bangsa harus dibuka seluas-luasnya sebagai dasar pengambilan keputusan untuk merespons wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berkembang saat...

Pakar UGM: Amandemen UUD 1945 Belum Mendesak Dilakukan

Tuesday, 31 Aug 2021 03:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pakar hukum tata negara UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menilai, MPR tidak perlu melakukan amandemen UUD 1945. Sebab, dari sisi hukum tata negara tidak ada...

Masika ICMI Minta Wacana Amandemen UUD 1945 Dihentikan

Saturday, 28 Aug 2021 12:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Sinerge Kalam-Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Masika ICMI), Ismail Rumadan, meminta MPR dan DPR menghentikan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, yang saat ini...

Uji UU Ciptaker, Said Iqbal Khawatir Ada Mogok Nasional

Wednesday, 25 Aug 2021 15:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjadi saksi dalam sidang pengujian Undang-Undang (UU) Ciptaker terhadap UUD 1945 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara virtual, Rabu...

Golkar: Amendemen UUD 1945 tidak Mendesak

Wednesday, 25 Aug 2021 12:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai, amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan. Sebab, menurut dia, Indonesia saat ini sedang berjuang mengatasi pandemi Covid-19...

Ini Sikap PDIP dan Gerindra Soal Amendemen UUD 1945

Tuesday, 24 Aug 2021 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP PDI Perjuangan dan DPP Partai Gerindra memberikan sikap terkait rencana amendemen terbatas UUD 1945, khususnya tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Jika PDIP mempertimbangkan pandemi Covid-19 maka...

Para Syndicate: Tak Ada Jaminan Amendemen tak Melebar

Sunday, 22 Aug 2021 19:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan tidak ada pihak yang dapat menjamin amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tak melebar dari Pokok-Pokoh Haluan Negara (PPHN). Namun, ia...

Puskapol UI: Sulit Menghentikan Rencana Amendemen UUD

Sunday, 22 Aug 2021 17:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mengatakan sulit untuk menghentikan rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, dukungan politik untuk melakukan amendemen UUD...

Nasdem: Amandemen UUD 1945 Bukan Persoalan Mudah

Tuesday, 17 Aug 2021 16:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR, Taufik Basari, menegaskan amandemen secara terbatas pada UUD 1945 perlu dipertimbangkan kembali. Sebab, upaya tersebut memerlukan kajian yang mendalam, karena mengubah...

Golkar: Amandemen Terbatas UUD 1945 Belum Mendesak

Tuesday, 17 Aug 2021 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena menilai, kembali mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diusulkan Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, belumlah...