Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

INDEX BERITA

Gus Jazil: Masyarakat Agar Mendukung Pilkada Serentak 2020

Monday, 23 Nov 2020 19:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung pada 9 Desember 2020. Sebab, meski kasus positif Covid-19 masih tetap tinggi namun tidak ada tanda-tanda...

Pakar Sebut Penundaan Pilkada Bisa Lewat Gugatan UU

Sunday, 04 Oct 2020 17:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan, desakan penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak lanjutan 2020 memungkinkan ditempuh melalui uji materi Undang-Undang (UU)...

KPU Khawatir Celah Hukum Jika Hanya Revisi PKPU

Monday, 21 Sep 2020 19:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengkhawatirkan potensi celah hukum dan rentan adanya gugatan apabila hanya merevisi Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan kegiatan kampanye di...

DPR: Tak Ada Calon Tunggal Jika Legislator Boleh Cuti

Thursday, 13 Aug 2020 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengklaim tidak akan ada calon tunggal dalam pilkada apabila legislator tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri saat berkompetisi dalam pilkada. "Seandainya...

Komisi II DPR Sebut Draf Revisi UU Pemilu Sudah Rampung

Thursday, 16 Apr 2020 21:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan draf Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah rampung. Bahkan, ia menyebutkan, draf itu diselesaikan DPR sejak tiga...

UU Pemilu dan Pilkada Diusulkan Digabung

Thursday, 05 Mar 2020 10:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari mengusulkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digabungkan dalam...

Revisi UU Bidang Politik Diusulkan Dibahas Satu Paket

Wednesday, 19 Feb 2020 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah lembaga mengusulkan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) bidang politik dibahas secara bersamaan dalam satu waktu. UU tersebut diantaranya UU tentang Partai Politik (Parpol), UU Pemilihan Umum...

DPR: Putusan MK Bisa Jadi Dasar Hukum Revisi PKPU

Thursday, 12 Dec 2019 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan eks narapidana koruptor untuk mencalonkan diri di Pilkada setelah bebas...

DPR Sepakat Revisi UU Pemilu, KPU Usul E-Rekap

Wednesday, 20 Nov 2019 14:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan, pihaknya mengusulkan dua poin besar dalam revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu). KPU ingin menerapkan rekapitulasi elektronik atau...

Tito Sebut Evaluasi Pilkada Langsung Butuh Kajian Mendalam

Tuesday, 19 Nov 2019 06:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, perlu adanya kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan pemilahan kepala daerah (pilkada) langsung. Menurutnya, kebijakan publik termasuk menyangkut sistem pemilihan...

Kemendagri Usulkan Revisi Terbatas UU Pilkada

Friday, 08 Nov 2019 03:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) masih dalam pembicaraan. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal...

Tito Sebut Pilkada Langsung Ada Mudharatnya

Wednesday, 06 Nov 2019 21:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan revisi undang-undang Pilkada masih dalam pembicaraan. Tito memiliki pandangan sendiri terkait pilkada langsung, yakni lebih banyak mudharat ketimbang hal positif.

"Pertanyaan...

Politikus Nasdem Dukung Larangan Koruptor Maju Pilkada

Wednesday, 06 Nov 2019 16:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustopa mendukung aturan larangan eks narapidana kasus korupsi sebagai salah satu syarat pencalonan kepala daerah dalam pilkada 2020. Namun, menurutnya, akan lebih...

MK Pertanyakan Gugatan Batasan Usia Calon Kepala Daerah

Wednesday, 16 Oct 2019 18:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan gugatan atau petitum dalam permohonan perkara uji materi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) mengenai batas usia calon kepala...

Ingin Maju Pilkada Sumbar, Faldo Gugat UU Pilkada

Wednesday, 16 Oct 2019 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah politikus muda mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU...

Pemerintah tak Siap, Sidang Uji Materi UU Pilkada Ditunda

Friday, 11 Oct 2019 00:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor (UU) 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah...

Perludem Minta Gugatan UU Pilkada Jadi Prioritas MK

Tuesday, 08 Oct 2019 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) memohon Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah...

ICW-Perludem Ingin Napi Korupsi tak Maju Pilkada

Tuesday, 08 Oct 2019 12:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan...

Revisi UU Pilkada Belum Bisa Diterapkan 2020

Tuesday, 20 Aug 2019 21:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menyatakan, rancangan undang - undang (RUU) Pilkad belum bisa diterapkan untuk Pilkada serentak 2020. Sebab, RUU harus disahkan setidaknya...

Revisi UU Pilkada Perlu untuk Pertegas Pencalonan

Monday, 19 Aug 2019 01:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mendorong agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Revisi dengan mempertegas beberapa hal seperti masalah pencalonan, praktik politik...

Bawaslu: UU Pilkada Harus Direvisi

Monday, 12 Aug 2019 23:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) harus direvisi. Bawaslu menilai peraturan itu perlu disesuaikan dengan Undang-undang nomor 7...

Politikus PDIP Setuju UU Pilkada Direvisi, Tetapi...

Wednesday, 31 Jul 2019 14:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong agar ketentuan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah diatur dalam undang-undang pilkada. Anggota...

Komisi II Segera Bahas Aturan Larang Koruptor Maju Pilkada

Wednesday, 31 Jul 2019 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyebut, Komisi II merespons wacana revisi UU Pilkada untuk melarang eks narapidana kasus korupsi maju di konstitudi...

KPU tak Keberatan Jika UU Pilkada Direvisi

Monday, 01 Jul 2019 11:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan, KPU tidak mempermasalahkan jika pemerintah dan DPR hendak melakukan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurutya,...

Komisi II Minta Kepala Daerah Abaikan UU Pilkada Disanksi

Monday, 28 May 2018 09:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri memberi sanksi tegas kepada kepala daerah yang masih mengabaikan ketentuan Pasal 71 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang...

Pengamat: Mendagri Diduga Langgar UU Pilkada

Monday, 29 Jan 2018 15:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tahun politik ini dikejutkan dengan rencana pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, untuk menempatkan dua perwira tinggi (Pati) Polri sebagai Penjabat Gubernur di...

Putusan MK Soal Uji Materi UU Pilkada Masih Sisakan Masalah

Wednesday, 12 Jul 2017 18:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa hasil rapat konsultasi KPU, DPR, dan pemerintah tidak mengikat.  Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo, mengatakan putusan...

Sidang Putusan UU PHP Pilkada

Wednesday, 14 Dec 2016 13:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah) meminpin sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Walikota Pematangsiantar di Mahkamah Konstitusi, Rabu (14/12). Dalam sidang...

KPU Ajukan Uji Materi UU Pilkada

Thursday, 13 Oct 2016 04:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) mengajukan permohonan uji materi pasal 9 huruf a Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. "Ketua KPU...

Anggota DPR Papua Gugat UU Pilkada

Wednesday, 28 Sep 2016 22:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) Periode 2014-2019 Yan Anton Yoteni mengajukan uji materiil atas ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)...

DPR tak Bisa Ikut Campur Pembuatan Peraturan KPU

Friday, 16 Sep 2016 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan di dalam sistem ketatanegaraan, DPR RI selaku pembuat undang-undang tidak bisa masuk di dalam ranah pembuatan peraturan. Oleh karena itu, ketentuan...

Ahok akan Dapat Perlawanan Yusril di Sidang Uji Materi MK

Thursday, 18 Aug 2016 14:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama akan menghadiri sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, (22/8) depan. Ia menyebut pakar hukum tata negara Yusril Ihza...

Ahok Dapat Tugaskan Sekda Kawan Pembahasan APBD Saat Cuti

Tuesday, 16 Aug 2016 07:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Zaid Muhammad menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dapat menugaskan sekretaris daerah untuk mengawal...

Sandiaga Uno Ingatkan Ahok Soal Cuti Kampanye

Friday, 12 Aug 2016 09:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Gubernur dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengambil cuti selama masa kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)...

Ahok Ogah Cuti Kampanye, Yusril: Akal-akalan

Friday, 12 Aug 2016 09:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yusril Ihza Mahendra kembali mengkritik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang enggan cuti kampanye ketika bersaing sebagai calon gubernur di Pilkada DKI mendatang. Menurut...

Yusril akan Lawan Gugatan Ahok di MK

Friday, 12 Aug 2016 08:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan calon Gubernur pejawat DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menggugat aturan cuti di Undang-Undang Pilkada mendapatkan perlawanan dari Yusril Ihza Mahendra. Keinginan Ahok merubah aturan...

Pengamat: KPU Perlu Atur Ketentuan Cuti Kampanye Pejawat

Tuesday, 09 Aug 2016 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perlu mengatur ketentuan cuti kampanye bagi incumbent atau pejawat agar...

Pakar Sarankan Ahok Cabut Uji Materinya

Monday, 08 Aug 2016 04:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebaiknya mencabut permohonan uji materi  atas Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, khususnya terkait pasal yang mengatur calon pejawat wajib cuti selama...

MK Masih Verifikasi Kelengkapan Permohonan Ahok

Saturday, 06 Aug 2016 10:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini masih melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas-berkas permohonan uji materi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, atas Undang-undang Pemilihan Kepala...

Ini Solusi PDIP Terkait Persoalan Cuti Kampanye yang Dimasalahkan Ahok

Saturday, 06 Aug 2016 08:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Pareira mengatakan penguatan kewenangan pelaksana tugas gubernur DKI Jakarta dapat menjadi solusi persoalan cuti kampanye pejawat yang dipermasalahkan...

Djarot Harap Cuti Kampanye Bersifat Opsional

Friday, 05 Aug 2016 16:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Djarot Saeful Hidayat berharap aturan cuti kampanye bersifat opsional. Sebab pasangan pejawat masih ingin menunaikan jabatan hingga tuntas. "Cuti kan juga boleh enggak orang...

Ahok: Kalau Masa Kerja Saya Dikurangi, Itu Langgar UU

Friday, 05 Aug 2016 11:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pejawat harus menuntaskan masa jabatannya sesuai amanat Undang-undang. Ia menolak jika diminta cuti saat masa kampanye. "Secara logika, petahana ya harus...

KPUD: Ahok Rawan Lakukan Pelanggaran Jika tak Cuti Kampanye

Thursday, 04 Aug 2016 12:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno khawatir adanya penyalahgunaan jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon pejawat tidak mengambil cuti...

Ahok: Djarot tak Bisa Jadi Plt Gubernur

Wednesday, 03 Aug 2016 17:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat tak bisa menggantikan dirinya sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur, jika ia cuti...

Mendagri Persilakan Ahok Gugat Aturan Wajib Cuti Saat Kampanye

Wednesday, 03 Aug 2016 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajukan uji materi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur cuti bagi incumbent atau...

Djarot Dukung Ahok Ajukan Uji Materil UU Pilkada

Wednesday, 03 Aug 2016 16:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Djarot Saeful Hidayat mendukung langkah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan uji materil terhadap Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2015. Uji materil itu ditujukan agar...

Ogah Cuti Kampanye, Ahok Takut DPRD Buat Anggaran Siluman di APBD

Wednesday, 03 Aug 2016 14:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan tak semua PNS di lingkungan Pemprov DKI siap berargumensi dengan DPRD DKI Jakarta. Untuk itu, Ahok mengaku tidak...

PDIP Sesalkan Rencana KPU Uji Materi UU Pilkada

Monday, 18 Jul 2016 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDI Perjuangan yang bertugas di Komisi II DPR Arteria Dahlan mengaku menyesalkan rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi."Kami...

KPU Tegaskan Tetap Gugat UU Pilkada

Sunday, 17 Jul 2016 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mengupayakan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi...

DPR: Calon Independen Harus Patuhi Ketentuan UU

Thursday, 09 Jun 2016 21:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPR Ade Komarudin meminta calon independen mematuhi semua peraturan dalam UU Pilkada yang telah disetujui beberapa waktu lalu, khususnya terkait persyaratan calon independen."Masa undang-undang untuk jegal...