REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menceritakan alasannya menolak permohonan uji materi dari almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan sejumlah lembaga swadaya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mendesak adanya revisi terhadap Undang-undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/ atau Penodaan Agama. Revisi dinilai sangat penting dilakukan agar UU tersebut tidak terus...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan bahwa UU Penodaan Agama perlu dibatalkan. Karena dia menilai ketentuan ini bermasalah. "Secara keseluruhan undang-undang ini bermasalah tidak ada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Mia Amiati, menegaskan UU Penodaan Agama tidak membatasi kebebasan beragama warga negara.  "Undang-Undang Penodaan Agama tidak melarang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS DPR RI tidak setuju UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama dihapus seperti yang diusul sejumlah pihak, karena tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi menyebut pengadilan tidak bisa menolak berkas perkara menyangkut kasus penistaan agama. Hal itu karena pasal penodaan agama masih berlaku dalam...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono membenarkan, MK pernah menolak judicial review UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Bandung, Teuku Rezasyah menyarankan, pemerintah lebih proaktif menanggapi komentar Dewan HAM PBB terkait putusan kurungan penjara pada terpidana penodaan agama...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menuturkan Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama seharusnya dipertahankan dan bahkan justru perlu diperkuat. Muzakir juga menilai,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai Undang-Undang (UU) No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama hingga kini masih relevan digunakan. Undang-undang tersebut harus dimaknai agar ajaran pokok agama...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, bersifat antisipatif bagi siapapun yang berniat menyimpangkan ajaran agama. Keberadaan UU ini untuk memelihara kerukunan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) DKI Jakarta Ustaz Fahmi Salim mengingatkan agar dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) jangan sampai membatasi improvisasi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) DKI Jakarta Ustaz Fahmi Salim mendukung persiapan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) oleh Kementerian Agama. Tetapi dengan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penataan prinsip dasar aktivitas penyiaran agama yang menjadi salah satu poin dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menjaga dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB)akan menjadi bentuk penegasan dari sejumlah peraturan yang belum menjadi undang-undang.Sejumlah aturan saat ini...