Sunday, 23 Rajab 1442 / 07 March 2021

Sunday, 23 Rajab 1442 / 07 March 2021

INDEX BERITA

Alasan Mahfud Pernah Tolak Gugatan Gusdur UU Penodaan Agama 

Wednesday, 16 Dec 2020 04:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menceritakan alasannya menolak permohonan uji materi dari almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan sejumlah lembaga swadaya...

Komnas Perempuan Desak Adanya Revisi UU Penodaan Agama

Saturday, 25 Aug 2018 15:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mendesak adanya revisi terhadap Undang-undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/ atau Penodaan Agama. Revisi dinilai sangat penting dilakukan agar UU tersebut tidak terus...

Amnesty International Sebut UU Penodaan Agama Bermasalah

Thursday, 05 Apr 2018 23:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan bahwa UU Penodaan Agama perlu dibatalkan. Karena dia menilai ketentuan ini bermasalah. "Secara keseluruhan undang-undang ini bermasalah tidak ada...

Kejaksaan Agung: UU Penodaan Agama tak Batasi Kebebasan

Tuesday, 26 Sep 2017 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, Mia Amiati, menegaskan UU Penodaan Agama tidak membatasi kebebasan beragama warga negara.  "Undang-Undang Penodaan Agama tidak melarang...

FPKS tak Setuju UU Penodaan Agama Dihapus

Thursday, 18 May 2017 13:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS DPR RI tidak setuju UU No 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama dihapus seperti yang diusul sejumlah pihak, karena tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama...

MA: Pengadilan tidak Bisa Menolak Perkara Penodaan Agama

Thursday, 11 May 2017 19:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi menyebut pengadilan tidak bisa menolak berkas perkara menyangkut kasus penistaan agama. Hal itu karena pasal penodaan agama masih berlaku dalam...

MK Terbuka Soal Upaya Judicial Review UU Penodaan Agama

Thursday, 11 May 2017 19:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono membenarkan, MK pernah menolak judicial review UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama....

Pemerintah Diharap Mampu Jelaskan ke Lembaga Asing Soal Kasus Ahok

Thursday, 11 May 2017 19:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Bandung, Teuku Rezasyah menyarankan, pemerintah lebih proaktif menanggapi komentar Dewan HAM PBB terkait putusan kurungan penjara pada terpidana penodaan agama...

Pakar Hukum: UU Penodaan Agama Justru Harus Diperkuat

Tuesday, 17 Jan 2017 18:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menuturkan Undang-undang nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama seharusnya dipertahankan dan bahkan justru perlu diperkuat. Muzakir juga menilai,...

Menag: UU Penodaan Agama Masih Relevan

Tuesday, 17 Jan 2017 14:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai Undang-Undang (UU) No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama hingga kini masih relevan digunakan. Undang-undang tersebut harus dimaknai agar ajaran pokok agama...

Menag: UU Penodaan Agama Bersifat Antisipatif

Tuesday, 17 Jan 2017 13:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, bersifat antisipatif bagi siapapun yang berniat menyimpangkan ajaran agama. Keberadaan UU ini untuk memelihara kerukunan...

‘Kalau RUU PUB Batasi Improvisasi Berarti Kemunduran Dakwah’

Wednesday, 24 Dec 2014 22:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) DKI Jakarta Ustaz Fahmi Salim mengingatkan agar dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) jangan sampai membatasi improvisasi...

MIUMI : Bahaya Kalau RUU PUB Gantikan Penodaan Agama

Wednesday, 24 Dec 2014 15:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) DKI Jakarta Ustaz Fahmi Salim mendukung persiapan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) oleh Kementerian Agama. Tetapi dengan...

RUU PUB Mengatur Aktivitas Agama di Wilayah Publik

Tuesday, 23 Dec 2014 18:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penataan prinsip dasar aktivitas penyiaran agama yang menjadi salah satu poin dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menjaga dan...

Menag: RUU PUB akan Jadi Penegasan atas Aturan yang Sudah Ada

Monday, 22 Dec 2014 20:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB)akan menjadi bentuk penegasan dari sejumlah peraturan yang belum menjadi undang-undang.Sejumlah aturan saat ini...