REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu menjadi salah satu agenda krusial di tahun 2021. Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, bahwa saat ini naskah revisi UU Pemilu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menyebutkan tidak ada undang-undang yang melarang pasangan calon pilkada untuk menjanjikan program. Hal tersebut diutarakan Margarito saat diminta menjadi saksi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi Komisi II DPR yang secara komprehensif menjelaskan tentang usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dalam rapat bersama Baleg DPR,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menilai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dan presiden tidak perlu ada. Ia mengusulkan agar ambang batas parlemen dan presiden...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI mengusulkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold diturunkan menjadi 10 persen dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Penurunan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mendukung wacana sistem proporsional tertutup yang akan diterapkan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, setidaknya ada 25 persen masalah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan pendapatnya terkait prospek demokrasi Indonesia lewat pembahasan RUU Pemilu. Dalam pembahasannya terdapat ironi, bahwa RUU tersebut terkesan  untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan sistem pemilu proporsional tertutup dengan memilih partai dan nomor urut calon legislatif lebih cocok...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menilai, ambang batas perncalonan presiden (<i>presidential threshold</i>) sebesar 20 persen, akan membatasi jumlah pasangan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M Ali mengatakan fraksinya mengusulkan ambang batas parlemen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebesar 7 persen. Namun, masih terbuka dialog...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, mengatakan, mayoritas kader partainya cenderung mendukung sistem politik proporsional terbuka untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang (RUU) pemilu. Namun,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas membantah anggapan partai-partai non parlemen yang menilai bahwa RUU Pemilu merupakan upaya untuk mengembalikan sistem pemilu tiga partai...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan draf Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah rampung. Bahkan, ia menyebutkan, draf itu diselesaikan DPR sejak tiga...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menanggapi usulan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang disampaikan Partai Golkar dan Partai Nasdem menjadi tujuh persen. Syarief menegaskan,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi usulan Partai Golkar dan Partai Nasdem yang menginginkan agar ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan menjadi 7...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem dan Partai Golkar sepakat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dinaikkan menjadi tujuh persen. Namun, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Nasdem dan Partai Golkar sepakat ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan menjadi 7 persen. Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengingatkan kenaikan angka parliamentary threshold (PT)...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang, Feri Amsari mengusulkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan UU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) digabungkan dalam...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz meminta revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dibarengi perbaikan UU Partai Politik. Sebab, menurut dia, permasalahan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang mendesak DPR RI dan pemerintah segera membahas revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Bahkan, UU Pemilu setelah direvisi harus...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah lembaga mengusulkan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) bidang politik dibahas secara bersamaan dalam satu waktu. UU tersebut diantaranya UU tentang Partai Politik (Parpol), UU Pemilihan Umum...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi undang-undang yang paling banyak dimohonkan untuk diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). UU Pemilu diuji 18...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan mengusulkan, usulan sistem pemilihan proporsional tertutup untuk pemilihan calon anggota legislatif. Usulan yang disampaikan saat rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP itu diklaim untuk menguatkan...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) terkait masa tunggu bagi mantan terpidana maju...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sudah memprediksi tidak dicantumkan larangan mantan terpidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustofa mengatakan, fraksinya mengusulkan agar revisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memasukan poin pemisahan penyelenggaraan Pemilu Presiden...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan larangan mantan terpidana kasus korupsi masuk poin revisi Undang-Undang (UU) tentang pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada). Komisi...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin telah menetapkan politikus politisi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Ketua Komisi II periode 2019-2024. Usai penetapan tersebut, Komisi II langsung...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perlu menjadi skala prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk 2020. Hal...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjelaskan beberapa alasan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi skala prioritas Program Legislasi Nasional...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) harus direvisi. Bawaslu menilai peraturan itu perlu disesuaikan dengan Undang-undang nomor 7...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak, serta sistem penghitungan manual, dan waktu kampanye yang panjang harus diubah pada pemilu yang akan datang....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) akan ikut mengakomodasi perevisian Undang-Undang (UU) Pemilu. Masa persiapan hingga pascapemilu dinilai perlu untuk dievaluasi dan diubah agar pemilu berikutnya dapat berjalan...

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --  Pemungutan suara Pemilu 2019, sudah berakhir. Namun, suasana politik, hingga saat ini, masih memanas. Bahkan, sejumlah elemen masyarakat kembali saling menuding, menghujat serta menyalahkan, terutama kepada lembaga...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengukuhkan aturan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai publikasi hasil hitung cepat atau quick count pada Pemilu 2019. Publikasi bisa dilakukan paling cepat pukul...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengatakan setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini diatur dalam...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan umum (pemilu) pada tahun ini akan digelar kurang-lebih satu bulan lagi. Terkait hal itu, ada kemungkinan permohonan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam UU Pemilu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak melakukan uji materi terhadap UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi ini dinilai perlu untuk menyelamatkan hak suara pada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa pemilu yang konstitusional harus menjamin hak pilih setiap warga negara. Sayangnya UU Pemilu belum...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyebutkan dari 46 undang-undang yang diuji di MK, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan undang-undang yang paling...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan menolak permohonan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai baru ini mengajukan uji terkait frasa "citra diri" yang tertuang dalam UU 7/2017 (UU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amar putusannya menyatakan menolak permohoan uji Pasal 182 Huruf g dan Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga orang warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi pasal 326 UU 7/2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang diuji terkait dengan aturan dana...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Usfunan, mengatakan Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah buah dari reformasi. Aturan itu memuat batasan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar memproritaskan permohonan pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Pengujian itu terkait masa jabatan presiden dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan belum dapat mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pihak terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh salah tafsir dalam uji materi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Nusron Wahid, mengatakan Jusuf Kalla (JK), miliki tiga kelebihan jika masih memungkinkan menjadi calon wakil presiden (cawapres) bagi Joko Widodo...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengingatkan penafsiran masa jabatan presiden/wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penjaga UUD...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Sinergi Data Indonesia (SDI), Barkah Pattimahu, menilai putusan terkait Pasal 169 Huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan itu...