REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: Maria Rosari *)Azas "contrarius actus" yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 atau UU Ormas, menimbulkan satu perdebatan di tengah masyarakat. Dalam kamus hukum, "contrarius...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) memperbaiki permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Materi yang diperbaiki terkait peran pengadilan. Menurut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) memperbaiki permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Materi yang diperbaiki terkait peran pengadilan. "Di...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sultan Agung Tirtayasa Fatkhul Muin menegaskan bahwa UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terutama terkait dengan pencabutan status badan hukum ormas, memberikan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Mohamad Adli Hakim menyatakan, pihaknya tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terkait...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak tujuh gugatan uji materi terhadap Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Penolakan tersebut disebabkan pemerintah sudah mengesahkan Perppu Ormas menjadi Undang-undang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati Undang Undang (UU) Ormas akan tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 setelah adanya beberapa UU yang direvisi pada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa anggota DPR mempertanyakan UU nomor 16 tahun 2017 tentang Organsiasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) nomor 2 tahun 2017, tidak masuk dalam...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Selasa (5/12). Agenda paripurna sendiri penyampaian Laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua orang warga negara Indonesia bernama Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti mengajukan permohonan uji materi ketentuan Pasal 80A UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) ke Mahkamah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Jokowi mengatakan, ideologi Pancasila merupakan kesepakatan negara Indonesia.Karena...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat Roy Suryo mengatakan sudah merampungkan naskah akademik pengajuan revisi Undang-Undang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Refly Harun menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang berisi tiga hal penting. "UU Ormas...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong, menegaskan ketidaksepakatannya soal Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU Ormas. Dari pandangan fraksi PAN, menurutnya, undang-undang keormasan...

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Andi Ryansyah *) Kehidupan demokrasi bangsa kita saat ini terancam lumpuh. Tempo hari, DPR mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-Undang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR telah menyetujui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) menjadi UU. Bagi pakar hukum tata negara, Refly Harun keberadaan Perppu yang sudah disetujui...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi dan Pendidikan HAM (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Dr Hamka (Uhamka) mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menggugat Undang Undang (UU) Ormas. Usulan ini merupakan hasil Forum...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menanggapi sindiran Wakil Presiden Jusuf Kalla atas sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak Peraturan Presiden...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan akan segera menyerahkan naskah revisi Undang Undang (UU) Nomor 2/2017 tentang Ormas usai masa reses. Penyerahan naskah revisi ini akan diserahkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Airlangga, Haryadi menilai, hanya institusi pemberi izin pendirian ormas sajalah yang memiliki kewenangan untuk mencabut izin ormas. Hal ini pun sesuai dengan prinsip...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski masih menyebut diri sebagai partai penyeimbang, Partai Demokrat tampak kian rapat dengan pemerintah. Hal itu tampak dari dukungan Partai Demokrat dalam pembahasan Perppu No 2...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkap, fraksi PAN di DPR mendukung penuh sejumlah fraksi yang hendak mengusulkan revisi Undang-Undang hasil pengesahan Perppu Ormas....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria pesimistis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru disetujui menjadi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menilai ada beberapa aturan janggal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang baru disetujui DPR...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria pesimistis Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru disetujui menjadi undang-undang direvisi pada 2017....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Soedarmo mengatakan, revisi terhadap Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 diharapkan selesai sebelum pelaksanaan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menyatakan tidak memiliki kewenangan khusus dalam pemberlakuan Undang-Undang no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebab, dalam UU tersebut tidak terdapat pasal pidana."Polri itu menjalankan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat di DPR resmi menyerahkan draft usulan inisiatif revisi Undang-undang hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ke Pimpinan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Komisi II DPR RI Riza Patria mengatakan, Undang-Undang (UU) Ormas yang baru disahkan merupakan bukti pemerintah saat ini tidak aspiratif. Pasalnya, kata dia, jika UU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Soedarmo mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan revisi terhadap poin ajaran yang bertentangan dengan Pancasila...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) Wiranto meminta publik tidak membuat suasana gaduh terkait revisi UU Ormas. Dia engaku selalu mengimbau publik...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi mengomentari pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali angkat bicara soal perlunya revisi UU Ormas yang baru saja disahkan DPR. SBY, sapaan Yudhoyono, mendesak agar beleid...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mengeluarkan pernyataan sikap menolak disetujuinya Perppu Ormas menjadi undang-undang. GNPF Ulama dan Ormas-ormas lslam memandang bahwa substansi dari Perppu yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan revisi terhadap Undang-undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nomor 2 Tahun 2017 akan dilakukan awal tahun depan. Pemerintah menyatakan, akan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan tidak menjawab tegas soal langkah yang akan dilakukan partainya jika usulan revisi UU Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan dan pengurus Partai Demokrat memberikan pengantar sebelum melakukan rapat terkait revisi UU Ormas di DPP...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya akan mendukung usulan revisi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan ada tiga poin dalam UU Organisasi Kemasyarakatan hasil disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 2 tahun 2017...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menyikapi disetujuinya Perppu Ormas menjadi undang-undang. GNPF menolak UU Ormas tersebut. Dewan Penasehat Az-Zikra, Abah Raodl Bahar yang membacakan seruan...