REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: Maria Rosari *)Azas "contrarius actus" yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 atau UU Ormas, menimbulkan satu perdebatan di tengah masyarakat. Dalam kamus hukum, "contrarius...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) memperbaiki permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Materi yang diperbaiki terkait peran pengadilan. Menurut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) memperbaiki permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Materi yang diperbaiki terkait peran pengadilan. "Di...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sultan Agung Tirtayasa Fatkhul Muin menegaskan bahwa UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terutama terkait dengan pencabutan status badan hukum ormas, memberikan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Mohamad Adli Hakim menyatakan, pihaknya tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terkait...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak tujuh gugatan uji materi terhadap Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Penolakan tersebut disebabkan pemerintah sudah mengesahkan Perppu Ormas menjadi Undang-undang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati Undang Undang (UU) Ormas akan tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 setelah adanya beberapa UU yang direvisi pada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa anggota DPR mempertanyakan UU nomor 16 tahun 2017 tentang Organsiasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) nomor 2 tahun 2017, tidak masuk dalam...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Selasa (5/12). Agenda paripurna sendiri penyampaian Laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua orang warga negara Indonesia bernama Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti mengajukan permohonan uji materi ketentuan Pasal 80A UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) ke Mahkamah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Jokowi mengatakan, ideologi Pancasila merupakan kesepakatan negara Indonesia.Karena...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekaligus Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat Roy Suryo mengatakan sudah merampungkan naskah akademik pengajuan revisi Undang-Undang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Refly Harun menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang berisi tiga hal penting. "UU Ormas...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong, menegaskan ketidaksepakatannya soal Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU Ormas. Dari pandangan fraksi PAN, menurutnya, undang-undang keormasan...

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Andi Ryansyah *) Kehidupan demokrasi bangsa kita saat ini terancam lumpuh. Tempo hari, DPR mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-Undang...