Tuesday, 6 Zulhijjah 1443 / 05 July 2022

INDEX BERITA

Kades Banyumas Diminta Kedepankan Transparansi Pengelolaan Anggaran

Tuesday, 05 Apr 2022 09:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Bupati Banyumas Achmad Husein mengambil sumpah janji dan melantik dua Kepala Desa (Kades) Antar Waktu di Kabupaten Banyumas, di Senin (4/3/2022) di Pendopo Sipanji Purwokerto, Jawa...

Kemenkeu: Pemerintah Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara

Thursday, 09 Sep 2021 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah berupaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.  Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto mengatakan, tantangan atas pengelolaan keuangan negara 2021 tidak lebih mudah dari...

OJK Terima 2.600 Pengaduan Terkait Asuransi

Tuesday, 06 Jul 2021 10:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima lebih dari 2.600 pengaduan mengenai asuransi per Juni 2021. Tercatat, sebanyak 40 persen pengaduan terkait kesulitan nasabah dalam mencairkan klaimnya.  Dewan Komisioner Bidang Perlindungan...

Pupuk Indonesia Grup Teken MoU Integrasi Data dengan DJP

Friday, 18 Dec 2020 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) terus memperkuat kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melalui sistem Integrasi Data Perpajakan. Langkah ini sebagai salah satu langkah mendukung...

Kementan Peringkat 1 Badan Publik Paling Informatif dari KIP

Wednesday, 25 Nov 2020 20:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pertanian (Kementan) dianugerahi sebagai Kementerian terbaik peringkat 1, dalam mengelola informasi dan komunikasi publik. Ketetapan ini diberikan Komisi Informasi Publik (KIP) setelah melalui serangkaian proses penelitian panjang...

Erick Sebut Peran Akuntan Dorong Pemulihan BUMN

Saturday, 31 Oct 2020 03:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan akuntan memiliki peran besar dalam membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan, termasuk terhadap BUMN. Erick menilai akuntan juga dapat...

Banyak Pejabat Positif Covid-19, Satgas: Publik Harus Tahu

Thursday, 17 Sep 2020 17:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Penanganan Covid-19 mendorong seluruh instansi pemerintahan untuk terbuka kepada publik terkait informasi adanya kepala daerah, kepala instansi, atau pejabat publik yang terkonfirmasi positif Covid-19. Keterbukaan...

Kementerian BUMN Gandeng IFC Perbaiki Tata Kelola BUMN

Monday, 13 Jul 2020 10:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN menjalin kerja sama dengan organisasi internasional yang juga menjadi anggota World Bank Group, International Finance Corporation (IFC), dalam meningkatkan Good Corporate Governance (GCG) atau tata...

KKP Jamin Transparansi Pengurusan SKP Ikan

Monday, 22 Jun 2020 11:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo mengatakan pengurusan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kini menjadi...

Dompet Dhuafa Dapat Penghargaan Lembaga Transparan

Thursday, 22 Nov 2018 22:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dompet Dhuafa lembaga yang di percayai publik untuk menerima, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf), menerima penghargaan dari Registrasi Akuntan Publik PKF...

Keterbukaan Informasi Kota Malang Dianggap Masih Kurang

Saturday, 15 Sep 2018 14:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Malang Corruption Watch (MCW) menganggap, keterbukaan informasi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih kurang. Dibandingkan kota/kabupaten lain, Koordinator MCW Fachrudin menilai Kota Malang termasuk kota yang tertutup. "Terkait...

Golkar Menilai Kotak Suara Transparan Belum Diperlukan

Sunday, 30 Jul 2017 18:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen Partai Golkar, Ace Hasan Sadzily, mengatakan pengadaan kotak suara transparan belum diperlukan dalam pelaksanaan Pemilu mendatang. Ace menuturkan, setidaknya ada tiga alasan yang mendasari hal...

NTB Jadi Provinsi Pertama Sebagai Desa Benderang Informasi Publik

Thursday, 06 Oct 2016 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memproklamirkan diri sebagai provinsi pertama yang mencanangkan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP). Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jhon Presley mengatakan, NTB...

Transparansi Hak Angket DPRD DKI Diragukan

Monday, 16 Mar 2015 21:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan kekecewaan terkait dinamika hak angket yang diajukan DPRD DKI Jakarta. Dalam pandangan Dahnil, bila memang Tim Angket DPRD DKI...

Pemeriksaan Pajak Daerah untuk Peningkatan Transparansi PAD

Tuesday, 10 Feb 2015 19:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  MALANG -- Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur Hotman Napitupulu menyampaikan bahwa saat ini BPKP juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pendampingan pada pemerintah...