Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

INDEX BERITA

KontraS: Kepolisian Dominasi Pembatasan HAM

Saturday, 26 Dec 2015 19:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pihak kepolisian masih mendominasi pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. KontraS mencatat setidaknya terdapat 238...

Jokowi Dinilai tidak Berpihak pada Penegakan Pelanggaran HAM

Saturday, 26 Dec 2015 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Presiden Joko Widodo masih tidak berpihak pada penegakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). KontraS juga menilai...

SE Ujaran Kebencian Berpotensi Belenggu Kebebasan Masyarakat

Saturday, 07 Nov 2015 13:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian (hate speech) berpotensi menekan kebebasan berekspresi pekerja seni dan masyarakat umum."Kami khawatir dengan adanya SE Ujaran Kebencian ini akan menjadi pintu...

SE Ujaran Kebencian Bisa Belenggu Pekerja Seni

Saturday, 07 Nov 2015 10:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog NU Susianah Affandy mengatakan, Surat Edaran (SE) Ujaran Kebencian bisa menjadi pintu masuk aparat untuk membelenggu kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat di muka publik. "Bagi...

Ini Beda Antara Ujaran Kebencian dengan Kritik

Saturday, 07 Nov 2015 08:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah, khususnya kepolisian dituntut bisa membedakan antara hate speech (ujaran kebencian), kritik, opini, maupun ungkapan satir. "Dalam situasi di mana perbincangan atas nama HAM sering kali menjadi...

Badrodin: SE Ujaran Kebencian untuk Mediasi Pihak Bertikai

Friday, 06 Nov 2015 12:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Polemik mengenai Surat Edaran ujar kebencian atau Hate Speech terus menjadi perdebatan publik. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan Surat Edaran (SE) itu untuk internal Kepolisian...

SE Ujaran Kebencian, Teror Bagi Pembuat Meme di Medsos

Friday, 06 Nov 2015 09:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, secara psikologis Surat Edaran Ujaran Kebencian itu seperti early warning system anti demokrasi. "Sebab Surat Edaran Ujaran Kebencian...

SE Kapolri untuk Apa dan Siapa?

Friday, 06 Nov 2015 07:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat harus kritis dalam melihat surat edaran (SE) Ujaran Kebencian Kapolri. Hal itu disampaikan Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya karena baginya substansi...

SE Ujaran Kebencian Berpotensi Timbulkan Ketakutan Masyarakat

Friday, 06 Nov 2015 04:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menyebut Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/6/X/2015 berpotensi menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Yakni, sebagai sarana membatasi kebebasan  berpendapat.Dia menyebut, SE...

SE Ujaran Kebencian, Ini Kata Ustaz Yusuf Mansur

Thursday, 05 Nov 2015 17:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin Yayasan Daarul Qur'an, Yusuf Mansur menilai Surat Edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian (hate speech) diperlukan. Yusuf menilai, perlu ada aturan yang bisa membuat seseorang dapat...

Surah Al Hujurat Jadi Alasan MUI Lebak Dukung SE Kapolri Ujaran Kebencian

Thursday, 05 Nov 2015 10:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Baidjuri mendukung surat edaran ujaran kebencian (Hate Speech) yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada 8...

CIIA: SE Kapolri Ujaran Kebencian Jelmaan Rezim Otoriter

Thursday, 05 Nov 2015 10:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Urgensi penerbitan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang ujaran kebencian  dianggap kurang karena sasarannya  kurang tepat. “Kalau melihat munculnya SE  Kapolri dalam konteks konstelasi politik kenegaraan yang lagi didera...

SE Kapolri Ujaran Kebencian Batasi Umat Lakukan Amar Makruf Nahi Munkar

Thursday, 05 Nov 2015 09:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Surat edaran (SE) Kapolri tentang ujaran kebencian dinilai melucuti hak-hak mengkritik terhadap pemerintah. “Tatanan beradab membutuhkan piranti berupa norma-norma adat atau dalam wujud regulasi. Namun,  regulasi tidak boleh...

'SE Kapolri Ujaran Kebencian tak Perlu'

Tuesday, 03 Nov 2015 23:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik UI Agung Suprio mengatakan, berbagai masalah yang dinilai menghasut seperti status di Facebook, Twitter, maupun media massa lain yang mengandung hasutan, kebencian, SARA, primordial...

SE Kapolri Diminta Dicabut

Tuesday, 03 Nov 2015 19:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik UI Agung Suprio mengatakan, sebenarnya masyarakat itu mengkritik karena pemerintah kinerjanya dinilai lambat. Misalnya dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan penanganannya lambat.Kalau ada...