Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

Monday, 15 Rabiul Akhir 1442 / 30 November 2020

INDEX BERITA

Demokrat-PKS Didorong Legislative Review UU Ciptaker

Sunday, 18 Oct 2020 13:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengapresiasi langkah Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, ia...

Pengamat: KPU Perlu Perjelas Waktu Penutupan TPS

Tuesday, 16 Apr 2019 17:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Said Salahudin mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memperjelas waktu penutupan TPS. Hal ini sehubungan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hitung cepat. Putusan MK menyatakan, waktu...

Pengamat: Ada Kesalahpahaman soal Pernyataan Ojek Prabowo

Sunday, 25 Nov 2018 03:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sinergi masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menuturkan, pernyataan capres Prabowo Subianto soal pengemudi ojek daring perlu dibaca utuh agar dapat dipahami konteksnya. Dia...

Presiden Diminta Konsisten Larang Menteri Rangkap Jabatan Parpol

Monday, 13 Apr 2015 14:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya konsisten mengenai kebijakannya yang melarang menteri di kabinet merangkap sebagai pengurus aktif...

Puan Maharani Disarankan tak Rangkap Jabatan

Monday, 13 Apr 2015 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyarankan kepada Puan Maharani untuk memilih salah satu dari jabatan di kabinet atau Dewan Pimpinan Pusat PDI...

Kepengurusan Golkar Munas Riau Masih Jadi Pengurus yang Sah

Monday, 06 Apr 2015 12:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Pasca keluarnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kepengurusan Partai Golkar saat ini masih berada di tangan kepengurusan Munas Riau 2009. Dengan demikian Golkar masih di...

Hak Angket Menkumham Jangan Hanya Gertak Sambal

Monday, 30 Mar 2015 08:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerhati hukum tata negara Said Salahudin mengatakan, hak angket yang akan digulirkan DPR kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, jangan sampai hanya menjadi gertakan...

BG Tersangka, Pengamat: Analisis Informasi di Sekitar Presiden Mandul

Tuesday, 13 Jan 2015 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo diminta segera membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menduga...

Pengamat: Hak Pilih Tak Bisa Digunakan Disembarang TPS

Sunday, 20 Jul 2014 11:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap warga negara yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya disembarang tempat pemungutan suara (TPS). Para pemilih terikat peraturan administratif yang wajib diikuti agar...

Debat Capres Naikkan Elektabilitas Prabowo

Tuesday, 01 Jul 2014 11:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan peningkatan elektabilitas Prabowo Subianto secara teratur belakangan ini cukup dipengaruhi oleh gelaran debat capres yang diselenggarakan...

Wuih, Ada Parpol Kasih Iming-Iming Mobil Mewah

Monday, 18 Nov 2013 02:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Indonesia Said Salahudin mendesak Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad untuk mengungkap partai politik yang menawari mobil mewah kepadanya. "Pengakuan Ketua...

Putusan PTTUN Soal PBB Final dan Mengikat

Thursday, 07 Mar 2013 23:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dianggap bersifat final dan mengikat. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mungkin mengajukan kasasi terhadap putusan PTTUN terkait Partai...

KPU Dituding Langgar Kode Etik

Friday, 15 Feb 2013 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituding melakukan pelanggaran kode etik. Ini terkait sikap KPU yang enggan melaksanakan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  "Kalau KPU tidak melaksanakan putusan Bawaslu,...

Bawaslu Loloskan PKPI, Ini Alasannya

Wednesday, 06 Feb 2013 10:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) boleh jadi bernapas lega. Ini lantaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengabulkan permintaan partai tersebut untuk menjadi peserta pemilu 2014.  Dengan...

Bawaslu Loloskan PKPI Bukti KPU Lakukan Pelanggaran

Wednesday, 06 Feb 2013 09:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan permintaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk menjadi peserta pemilu 2014. Keputusan Bawaslu Nomor 012/2013 ini pun membatalkan Keputusan Komisi...