Wednesday, 13 Zulqaidah 1442 / 23 June 2021

Wednesday, 13 Zulqaidah 1442 / 23 June 2021

INDEX BERITA

Penetapan Tarif Sertifikasi Halal Tunggu UU Omnibus Law

Tuesday, 29 Sep 2020 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penetapan tarif sertifikasi halal sudah memasuki babak final. Namun, Kementerian Agama masih menunggu pengesahan RUU Omnibus Law. Dalam kebijakan tersebut, pengurusan sertifikasi halal hanya 21 hari. Selain itu,...

RUU Migas Masih Belum Jadi Prioritas

Sunday, 30 Aug 2020 23:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ditengah merosotnya investasi migas perlu adanya payung hukum yaitu Revisi UU Migas untuk meyakinkan investor kembali meningkatkan investasi. Sayangnya, RUU Migas belum menjadi prioritas pemerintah. Sekertaris Jenderal Kementerian...

Polisi Amankan Ratusan Orang Hendak Ikut Unjuk Rasa DPR

Friday, 14 Aug 2020 22:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi mengamankan ratusan orang yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8). Delapan orang...

Demokrat tak Kirim Wakil dalam Rapat Panja RUU Omnibus Law

Wednesday, 03 Jun 2020 14:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat tidak mengirimkan wakilnya dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja hari ini, Rabu (3/6). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Supratman...

Netty: RUU Omnibus Law Berpotensi Kekang Kebebasan Pers

Tuesday, 26 May 2020 07:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan meminta pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dihentikan. Netty menilai RUU tersebut berpotensi mengekang kebebasan pers...

Penyelenggara Haji dan Umroh Kritik RUU Omnibus Law

Thursday, 14 May 2020 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law sampai saat ini masih menuai kritik dari berbagai pihak. Saat ini, ada pasal yang disebut akan melemahkan penyelenggara haji dan umroh di...

Omnibus Law Dituntut Miliki Kajian Akademik yang Jelas

Thursday, 19 Mar 2020 21:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar meminta Omnibus Law agar memiliki kajian akademik yang jelas. Dia mengatakan, masih ada beberapa hal yang perlu disoroti...

Pakar: Tunda Pembahasan Omnibus Law, Fokus Penanganan Corona

Thursday, 19 Mar 2020 02:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menyatakan, daya saing investasi Indonesia yang melemah memang membutuhkan perbaikan di banyak aspek. Mulai dari permasalahan...

Pengamat: Waspadai 'Penumpang Gelap' di Omnibus Law

Tuesday, 17 Mar 2020 23:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Ekonomi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Setia Mulyawan mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai adanya "penumpang gelap" berkenaan dengan Omnibus Law. Menurutnya mengatakan, akan ada banyak...

Pemerintah Berupaya Akomodir Pekerja Kreatif di Omnibus Law

Monday, 16 Mar 2020 22:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabag Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Agatha Widianawati mengatakan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) tidak hanya memperhatikan kesejahteraan buruh atau...

Sufmi: Pembahasan Omnibus Law Bisa Ditunda karena Corona

Monday, 16 Mar 2020 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ada kemungkinan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan ditunda. Hal itu karena penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 yang...

Pemerintah Diminta Lebih Transparan Terkait Omnibus Law

Monday, 16 Mar 2020 07:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Kebijakan Publik LPPM Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan meminta transparansi pemerintah terkait penyusunan omnibus law. Menurut dia, masih banyak masyarakat yang belum mengerti dampak...

Ganjar Siap Sampaikan Opini Publik Omnibus Law ke Jokowi

Thursday, 12 Mar 2020 01:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo siap menyampaikan berbagai opini publik yang disuarakan pada aksi-aksi unjuk rasa terkait dengan penolakan omnibus law atau rancangan undang-undang cipta lapangan...

Omnibus Law Diminta Jamin Kesempatan Kerja Pekerja Lokal

Thursday, 12 Mar 2020 01:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Center for Information and Development Studies (Cides) dan the Habibie Center, Umar Juoro, meminta pemerintah dan DPR untuk menjamin perlindungan pekerja lokal dalam omnibus...

Menaker Pastikan Ruang Dialog Masih Terbuka untuk RUU Cipta

Thursday, 12 Mar 2020 01:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pemerintah tetap membuka ruang dialog untuk memberi masukan serta perbaikan atas rancangan undang-undang (RUU) cipta kerja meski draf sudah masuk...